Badan Keamanan Laut Jadi Mitra Kerja Komisi I DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengesahkan penetapan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI.

"Bakamla menjadi mitra kerja dari Komisi I," ujar Fadli memutuskan saat sidang Paripurna ke 11 di Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (24/11). Penetapan ini berdasarkan rapat konsultasi DPR pada 19 November lalu.

Pilihan Redaksi Bakamla Tunda Kerja Sama dengan Penjaga Laut AS Jaga Keamanan Laut, Bakamla Kerja Sama dengan LSM Menteri Susi Susun Strategi Perang Lawan Pencuri Ikan 2016 Satelit Lapan-A2 Bisa Pantau Kapal Pencuri di Laut Indonesia

Fadli mengatakan, penetapan Bakamla sebagai mitra Komisi I berkaitan dengan penganggaran. Dengan begitu, ke depan Bakamla bisa beroperasi mengamankan laut Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang.

"Kalau tidak ada mitra kerjanya bagaimana membicarakan anggaran," kata Fadli usai sidang.

Setelah penetapan ini, Bakamla dapat membicarakan anggaran dengan Komisi I dalam APBNP. "Sekarang belum ada anggarannya," katanya.

Dasar pembentukan Bakamla itu, menurut Fadli sesuai dengan Undang-Undang Pasal 59 ayat 3 Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan.

UU tersebut berbunyi, "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut."

Anggota dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjefudian mengatakan, Bakamla perlu diperkuat sebagai badan yang mempunyai kewenangan dalam menjaga keamanan di laut. Kewenangan ini, lanjut Hetifah, berkait dengan maraknya tindak kejahatan pencurian kekayaan alam dan perusakan lingkungan di laut.

"Kita harus memperkuat posisinya. Peraturan perundangan-undangan kita tentang kelautan tumpang tindih," katanya saat sidang paripurna.

(meg)