Luhut: Gak Ada Urusannya Jokowi Bisa Lengser Soal Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak ada kaitannya posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat digulingkan bila tidak memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Luhut ketika ditanya wartawan ihwal isi rekaman suara Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha minyak Riza Chalid kalau PT Freeport tidak diperpanjang katanya Jokowi akan digulingkan dari kekuasaannya.

Pilihan Redaksi Takut Disangka Atur Divestasi Saham, Maroef Laporkan Setya Irman Gusman: Kemungkinan Novanto Ambil Keputusan Pekan Ini Kejagung Buka Kemungkinan Panggil Sudirman, Setya, dan Maroef Jokowi dan JK Sepakat Bereskan Perkara Freeport Cerita Ihwal Jokowi Gebrak Meja dan Berseru 'Ora Sudi!'

“Ah nggak ada urusannya itu,” kata Luhut di Kompleks Parlemen Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12).

Mengenai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dalam masalah pencatutan nama Presiden dan Wapres terkait skandal Freeport itu, Luhut mengaku sejauh ini belum mendapat undangan. “Masa jelasin sekarang, tunggu saja MKD,” ujarnya.

Adapun sikap pemerintah dalam memandang proses sidang di MKD, Luhut mengatakan bahwa masih mengikuti proses yang sedang bergulir.

“Ya biar saja jalan dulu, kan baru satu hari. Besok, lusa. Nanti kita lihat,” tutur Luhut.

Sementara saat disinggung soal namanya yang banyak disebut oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam rekaman pembicaraan tersebut, Luhut mengaku tak mau ambil pusing. “Emang gue pikirin,” ucapnya.

Begitu pun dengan soal kemungkinan menggugat pihak yang dinilai merugikan namanya, Luhut menjawan enteng,” Emang gue pikirin.”

Sebelumnya, relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Projo menyatakan pernyataan pengusaha minyak Riza Chalid yang menyebut Presiden Jokowi bakal lengser jika tidak memperpanjang kontrak PT Freeport jelas menyinggung harga diri bangsa dan rakyat Indonesia.

"Masa nasib kepemimpinan nasional diatur oleh sebuah koorporasi asing? Kok makna kedaulatan rakyat direduksi jadi hanya kepentingan satu entitas bisnis?” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo Budi Arie Setiadi kepada CNN Indonesia, Kamis (3/12).

Budi menegaskan pernyataan Riza tersebut sebagai bentuk penghinaan buat bangsa besar seperti Indonesia. “Ini penistaan terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya,” ujarnya. (obs/obs)