Polri Petakan Delapan Provinsi Rawan Konflik Pilkada Serentak

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memetakan delapan provinsi rawan konflik jelang, saat, dan pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Asisten Operasional Kapolri Irjen Pol Unggung Cahyono memastikan Korps Bhayangkara menyiapkan 192.209 personel untuk mengamankan seluruh Indonesia termasuk delapan wilayah tersebut. 

Kedelapan provinsi yakni Sumatra Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Jawa Timur, Nusa tenggaara Barat, Papua, dan Papua Barat. Untuk wilayah tersebut, pengetatan pengamanan dimulai beragam yakni tanggal 5, 6, 7, atau 8 Desember 2015. Sementara Pilkada serentak akan dihelat pada 9 Desember 2015. 

"Ada delapan indikator kerawanan yakni kesiapan penyelenggaraan Pilkada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, keberadaan pengurus parpol ganda, karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan akibat gangguan ketertiban, sengketa batas wilayah, dan calon incumbent atau petahana," kata Unggung saat rapat koordinasi terakhir dengan Komisi Pemlihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan partai politik, di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (6/12). 

Lihat juga: KPU: 100 Juta Pemilih ikuti Pilkada Serentak di 32 Provinsi

Sebagai konsekuensinya, Polri siap menurunkan personil di 284 Polres di seluruh Indonesia dengan pertimbangan 71 diantaranya memiliki tingkat kerawanan tinggi, 192 Polres rawan sedang, dan 21 Polres dalam kondisi aman. 

Selain Polri, TNI mengatakan kesiapannya dalam mengantisipasi konflik. TNI menurunkan sedikitnya 11 ribu personel di wilayah. Dalam tataran wilayah, TNI akan memberikan komando pada Bela Pertahanan Wilayah (Belahanwil) apabila ada kondisi rawan. 

Lihat juga: Surat Suara Bermasalah, Pilkada Kalteng Terancam Ditunda

Adapun Badan Intelijen Negara (BIN) akan mendeteksi dan memantau radar konflik di seluruh Indonesia terutama delapan wilayah tersebut. Deputi Bidang Dalam Negeri BIN Mayjen TNI Muhammad Thamrin Marzuki menegaskan pihaknya akan mengawal Pilkada dengan membentuk Satuan Tugas Intelijen Terpadu yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Kesbang Provinsi setempat. Satgas diketuai oleh Kepala BIN di tiap daerah dengan anggotanya seluruh intelijen di wilayah tersebut. 

"Tugasnya kita kita bantu sukseskan pelaksanaan Pilkada serentak. Apabila tiap tahapan ada temuan dari satgas yang pengaruhi kelancaran Pilkada serentak langsung kita laporkan ke instansi terkait," kata M Thamrin saat rapat.

Contoh temuan misalnya intimidasi yang dilakukan tim dari pasangan calon. "Misal di Poso, ada indikasi intimidasi. Papua juga ada indikasi arah ke intimidasi untuk paslon tertentu. Kita koordinasi ke Polri dan TNI untuk antisipasi," katanya. 

Lihat juga: Tiga Daerah Janji Tuntaskan Anggaran Panwas Pilkada

Indikasi kerawanan lainnya adalah mobilisasi massa yang terjadi di Papua, Maluku, Buru Selatan, Sorong Selatan, dan Manokwari Selatan. Dugaan upaya kecurangan lain seperti mencoblos sendiri di Kecamatan Ambalang, Maluku, juga diantisipasi. "Nanti kita lihat pembagian blangko C6 dan akan dicermati aturan pencoblosan. Kita menghindari kecurangan," ujarnya. Satgas yang dibentuk BIN juga akan mewaspadai kemungkinan konflik amtara pendukung yang tidak puas terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pilkada serentak pertama kali di Indonesia akan mulai dihelat pada 9 Desember 2015. Sebanyak 269 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten akan menyelenggarakan pemilihan punggawa daerah.