Golkar Menilai Pemerintah Sengaja Rekayasa Konflik Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Sikap abstain pemerintah atas dualisme kepengurusan Golkar, menurut Bendahara Umum Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo, bisa diartikan sebagai upaya merekayasa sekaligus mengeskalasi persoalan internal di tubuh partai beringin.

“Alih-alih menunjukkan independensi, pemerintah justru memperlihatkan keberpihakan,” katanya dalam pernyataan tertulisnya yang diterima media, Ahad (3/1).

Senada dengan Bambang, Wakil Ketua Umum Golkar kubu Ical, Aziz Syamsuddin, menuntut agar Yasonna mundur dari jabatannya.

"Saat dia mencabut kepengurusan Ancol, seharusnya dia menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan Munas Bali," kata Aziz.

Lihat juga: Poros Muda Golkar Desak Pembentukan Pengurus Transisi

Ia menuduh Yasonna telah menciptakan ketidakpastian dan kesimpangsiuran dalam demokrasi dan penegakan hukum keputusan hukum.

"Saudara Yasonna Laoly sudah sepantasnya mundur atau masuk dalam gelombang reshuffle kabinet," kata Aziz.

Hingga saat ini Golkar, menurut kubu Agung, mengalami kevakuman kepemimpinan karena SK kepengurusan Munas Ancol dicabut, sementara kubu Munas Bali belum diakui sebagai pengurus Golkar, dan kepengurusan Munas Riau 2009 telah berakhir.

Lihat juga: Kubu Ical Tuding Pemerintah Memperuncing Konflik Golkar

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menegaskan Surat Keputusan yang dikeluarkan olehnya hanya sebatas pencabutan SK Golkar kepengurusan Munas Ancol. Dengan kata lain, kepengurusan Munas Bali pun belum dapat dikatakan sebagai kepengurusan yang sah.

"Belum, karena SK MA tentang Keputusan TUN, tidak memerintahkan kami untuk mengesahkan yang lain, perintahnya hanya mencabut," kata Yasonna melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis lalu.

Pencabutan SK Ancol, kata Yasonna, dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. "SK Pembatalan saja yang dikeluarkan. Pembatalan SK Ancol," kata Yasonna. (sip)