Agung Laksono: Munas Bulan Depan, Partai Bisa Beraktivitas

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar kubu Ancol, Agung Laksono, mengatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) paling lambat dilaksanakan pada Februari 2016. Tujuannya agar partai dapat segera melakukan aktivitasnya.

"Kami berpandangan, paling lambat Munas digelar pada Februari 2016, agar partai dapat segera melakukan aktivitas agregasi dan rekrutmen politik," kata Agung di kediamannya, Jakarta Timur, Selasa (5/1).

Pilihan Redaksi Bahas Konflik Golkar, Habibie Minta Bertemu Ical dan Agung Akbar Tandjung Khawatir Golkar Hanya Tinggal Nama Kubu Ical Tanggapi Santai Desakan Munas

Agung menilai Munas merupakan konsekuensi atas keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mencabut SK kepengurusan Munas Ancol. Sementara, SK baru kepengurusan Golkar tidak diterbitkan.

Ketua DPR periode 2004-2009 ini menganggap bahwa Munas merupakan mekanisme yang paling tepat dan sesuai dengan AD/ART partai untuk mengisi kekosongan kepengurusan. Sebab, masa kepengurusan hasil Munas Riau pada 2009 juga sudah habis.

Dengan demikian, Agung yakin bahwa Munas merupakan satu-satunya mekanisme yang dapat menyelesaikan konflik internal Partai Golkar. Perihal menggelar Munas, Agung menyerahkannya pada rekomendasi Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang dinilainya merupakan institusi sah saat ini.

"Satu-satunya institusi yang tetap eksis adalah MPG. Itulah kemudian kita minta pandangan, rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan," kata Agung.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menyatakan bahwa Musyawarah Nasional akan digelar dalam waktu dekat. Menurutnya paling lambat bulan depan.

"Munas secepatnya, Januari atau Februari ini," kata Muladi usai konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/1).

Dia mengatakan, agenda Munas hanya salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik internal Partai Golkar. Munas tersebut akan memberikan rekomendasi yang bersifat utuh untuk mengakhiri masalah partai.

Penunjukkan Ketua DPR sebaiknya Tunggu Sampai Munas Golkar

Menanggapi pergantian Ketua DPR pasca mundurnya Setya Novanto, Agung meminta agar Fraksi Partai Golkar menunda pergantian tersebut hingga Munas selesai digelar. Sebab, saat ini Partai Golkar masih mengalami kekosongan kepengurusan yang sah di mata hukum.

"Situasi sekarang terjadi kekosongan, maka usulan calon Ketua DPR dari Golkar supaya ditunda dulu, karena legal standing bermasalah. Untuk anggota dewan agar tidak melakukan langkah keliru," ujar Agung.

Penundaan ini menurut Agung untuk menghindari terjadi gugatan di kemudian hari, yang menambah rentetan konflik baru di Partai Golkar.

(chs)