Emron menuturkan, ia melapor kepada Presiden bahwa PPP memerlukan satu forum untuk melakukan konsolidasi nasional dalam sebuah perhelatan Muktamar Islah. Alasannya, dalam 1,5 tahun ini PPP mengalami gejolak dan konflik internal yang tidak menguntungkan partai secara nasional.
Selain itu, papar Emron, Muktamar Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang semua sudah dinyatakan keabsahannya, terhitung 7 Januari lalu dinyatakan dicabut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emron menuturkan, tadi malam Dewan Pimpinan Pusat PPP bersama pimpinan majelis-majelis menggunakan peraturan organisasi dan Anggaran Dasar (AD) partai memutuskan orang-orang yang mengisi kekosongan jabatan ketua umum yang terdiri dari empat orang wakil ketua umum, di antaranya dirinya sendiri, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim, dan Azrul Azwar.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Zarkasih Noer menyampaikan bahwa sebelum bertemu Presiden Jokowi, tadi para sesepuh sempat bertemu dengan Djan di ruang tunggu. Ia mengaku banyak berbincang dengan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta itu.
Zarkasih berpandangan, berdasarkan pembicaraannya dengan Djan tadi, ia belum bisa menyimpulkan apakah Djan akan menyanggupi Muktamar Islah atau tidak. "Kami serahkan saja perkembangannya. Saya yakin lah, sama-sama punya pemikiran baik untuk partai. Presiden harus dilaksanakan Muktamar Islah ini. Tak terganggu gaduhnya politik," ujarnya.
Zarkasih pun memastikan bahwa jika nantinya ada Muktamar Islah, pihaknya akan tetap mendukung pemerintah, sebagaimana yang telah menjadi komitmen Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy. (pit)