Akbar Tandjung Akui Tak Diundang Rapat Agung-Ical

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Akbar Tandjung, mengaku tidak diundang dalam pertemuan silaturahmi antara Ketua Tim Transisi Partai Golkar Jusuf Kalla dengan kedua pimpinan kubu partai beringin, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, pada Rabu (3/2) pagi tadi.

Akbar mengaku tidak diundang, karena, menurutnya, memang selama ini yang proaktif menjadi mediator pembicaraan yang berkaitan dengan upaya mencari solusi dalam konflik antara kubu Munas Ancol dan Munas Bali adalah Jusuf Kalla, yang kebetulan juga menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Dan kami tanya, itu (upaya mediasi kedua kubu oleh JK) masih terus berjalan pada hari ini. Jadi sejak awal memang saya juga tidak pernah, katakanlah, diikutsertakan dalam penyelesaian konflik antara kedua kubu yang dimediasi oleh Jusuf Kalla," ujar Akbar di Akbar Tandjung Institute, Jakarta Selatan.

Mengenai jabatan strategisnya dalam partai, Akbar menjelaskan, selaku Ketua Wantim Partai Golkar, dirinya memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada DPP partai, baik diminta maupun tidak diminta. Namun, organisasinya itu tidak mengurus hingga ranah operasional partai.

Lihat juga: Rapat Perdana Golkar Besok Belum Bahas Penyelenggaraan Munas

"Memang Wantim itu kan bukan satu institusi yang melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya operasional atau eksekutif, tapi lebih memberikan saran dan pertimbangan kepada DPP, baik diminta maupun tidak diminta. Itulah yang kami lakukan selama ini," katanya.

Akbar sadar bahwa selama bertugas memimpin Wantim, masih banyak suara sumir yang terdengar dari DPP, salah satunya teguran Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid kepadanya.

"Apa yang kami lakukan selama ini, bahwa kenyataannya ternyata ada orang-orang DPP yang tidak memberikan apresiasi, bahkan ada suara menegur kami dan saya sebagai Ketua Wantim, ya sebetulnya orang-orang DPP itu tidak memahami betul fungsi Wantim. Kalau dia memahami betul dan membaca AD/ART seharusnya tidak keluar kata-kata seperti itu," ujarnya.

Bahkan, imbuh Akbar, terdapat diktum penting dalam AD/ART yang menyebutkan secara eksplisit bahwa dalam mengambil putusan-putusan yang penting dan strategis, sebaiknya DPP mendengar dan meminta pertimbangan dan saran dari Wantim.

"Kami tulus memberikan saran dan pertimbangan. Kami merasa ikut bertanggungjawab terhadap tugas atau misi yang diemban oleh partai, terutama oleh DPP Partai Golkar," katanya.

Lihat juga: Setya Novanto Masuk Kandidat Ketum Golkar dari Kosgoro 1957

Tadi pagi, JK mengatakan, pertemuannya dengan Agung dan Ical dilakukan dalam rangka silaturahmi untuk rekonsiliasi. Pertemuan itu juga disebutnya sebagai tindak lanjut atas surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang memperpanjang kepengurusan hasil Munas Riau.

"Pertemuan silaturahmi, duduk makan pagi, untuk memantapkan rekonsiliasi. Karena sesuai dengan mengikuti alur dan keputusan Kemenkumham dan sesuai dengan keputusan Rapimnas yang berdasarkan Munas Riau," kata JK di rumah dinasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, JK menyampaikan besok akan digelar rapat DPP Golkar hasil Munas Riau yang diketuai Ical dan Agung sebagai wakil, untuk persiapan penyelenggaraan Munas.

Selain itu, JK berpesan agar ke depan Partai Golkar memberi kesempatan kepada kader-kader muda untuk memimpin. Hal itu menurutnya juga untuk mewujudkan persatuan pengurus di tingkat pusat hingga daerah.

"Itu cita-cita kita, solid di pusat dan daerah, tidak ada lagi grup-grup. DPP akan satu, Slipi akan satu. Bajunya juga satu kan," kata JK.

Lihat juga: Ical Jamin Kader Golkar yang Dipecat Akan Direhabilitasi

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie (Ical) menyambut baik pertemuan yang berlangsung pagi ini. Ical menyatakan rapat besok, akan menjadi langkah awal konsolidasi partai. Namun, Ical menjelaskan dalam pertemuan tadi belum membahas teknis penyelenggaraan Munas.

"Rapat besok kita akan bersilaturahmi dan melakukan pembicaraan dengan konsolidasi partai. Jadi tangan tanya dulu, Munasnya kapan. Tapi saya kira tidak akan jauh lah, maksimal April-Mei sebelum puasa dilaksanakan," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono mengapresiasi peran JK dalam pertemuan ini. Dia mengatakan bersama dengan Ical akan menjalankan keputusan Menkumham dan Rapimnas dengan sebaik-baiknya.

Lihat juga: Eksponen Golkar Tak Mau Lagi Kecolongan soal Munas

(pit)