Nurdin Halid Punya Bukti Politik Uang Jelang Munas Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, dugaan politik uang jelang pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) partainya bukan rumor. Dia mengaku memiliki bukti terkait uang yang diberikan oleh calon ketua umum partai beringin kepada pengurus Dewan Pimpinan daerah tingkat II.

"Saya dapat pengakuan langsung dari yang menerima. Bukan rumor tujuan saya adalah bukan untuk menyudutkan orang, tujuan saya mengajak mereka untuk mengehentikan ini Karena ini tidak sehat karena ini juga yang merusak Golkar," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (19/2).

Nurdin tak mempermasalahkan apabila Caketum Golkar yang sedang menjalankan safari politiknya memberikan uang transport, uang saku dan uang penginapan. Tapi menurutnya, sangat tidak dibenarkan jika uang tersebut melebihi Rp25 juta.

Lihat juga: Ical Akan Minta KPK Awasi Munas Golkar dari Politik Uang

"Tapi kalau melebihi Rp25 juta apalagi disuruh buat pernyataan (dukungan) kemudian dibayar, itu sudah transaksional, itu tidak boleh. Apalagi jika calonnya seorang pejabat negara misalnya itu sangat berbahaya, bagaimana nasibnya Golkar," tegas Nurdin.

Masa depan Partai Golkar kata dia, akan semakin terpuruk jika seorang pejabat negara yang ingin menjadi Caketum partainya menggunakan politik uang dalam berkampanye. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi pasti akan menciduk oknum-oknum tersebut.

"Golkar akan rusak, kalau KPK masuk nangkap mereka karena diduga gratifikasi. Sebelum Munas malah, rusak Golkar. Jadi itu yang saya jaga, bukan saya sok jujur," ucap Nurdin.

Kronologi pemberian uang

Dia juga mengaku sudah menasehati pengurus Golkar yang terlibat menerima uang tersebut. Nurdin pun menjelaskan kronologi dugaan politik uang tersebut. Hal itu didengarnya langsung dari seorang pengurus yang menerima duit panas itu.

"Dari resepsionis dia masuk ke kamar disuruh teken pernyataan dukungan setelah itu diserahkan amplopnya, ini sebelum pertemuan," ungkap Nurdin.

Lihat juga: Jelang Munas Golkar, Nurdin Halid Sebut DPD II Ditawari Duit

Dia mengatakan bukti-bukti terkait politik uang itu telah direkam olehnya dan akan diserahkan kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. "Saya rekam pengakuannya, kemudian bukti surat dukungannya dan kronologi mereka jelaskan secara lengkap," ucap Nurdin.

Dia juga mengaku telah menghubungi semua Caketum Golkar untuk menghentikan permainan politik uang jelang Munas. Nurdin mempersilahkan para Caketum untuk meminta dukungan seluruh DPD namun tidak transaksional.

"Mari kita ciptakan suasana demokrasi di internal Golkar dengan memberikan pencerahan demokrasi bagi bangsa ini," imbuh Nurdin.

Tawaran uang

Sebelumnya, Nurdin Halid menyebutkan telah ada tawaran sejumlah duit jelang gelaran musyawarah nasional (Munas) kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II oleh calon ketua umum.

Lihat juga: Ade Komarudin Bantah Safari Politik Jelang Munas Golkar

Hal itu, kata Nurdin, terungkap dalam forum silaturahmi 28 DPD I Golkar se-Indonesia. Dalam forum itu ada laporan bahwa terdapat pengurus DPD II yang mengaku ditawarkan uang dari salah satu calon untuk memberikan dukungannya.

Terdapat tiga poin hasil pertemuan itu. Pertama, kata Nurdin adalah membuka ruang bagi siapapun kader untuk maju menjadi calon ketua umum. Kedua, akan melaporkan calon yang hendak melakukan politik transaksional.

Terakhir, menyepakati tidak memperbolehkan DPD II berhubungan langsung dengan calon untuk menghindari politik transaksional dalam bentuk pemberian duit terjadi. (den)