Mukernas PPP Rekomendasi Emron Pangkapi Gantikan Suryadharma

Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi ditutup. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Mukernas tersebut adalah mengukuhkan Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi untuk menjalankan tugas Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP.

"Mengukuhkan saudara Emron Pangkapi sebagai Wakil Ketua Umum menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Umum disebabkan saudara Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum sangat nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan PPP karena sedang menjalani proses hukum," kata Sekjen PPP Romahurmuziy dalam konferensi pers di Hotel Mercure, Ancol, Kamis (25/2).

Menurut Romi, sapaan Romahurmuziy, rekomendasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c Anggaran Rumah Tangga. Suryadharma saat ini sedang mendekam di penjara setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis enam tahun bui atas perkara korupsi Dana Operasional tahun Anggaran 2011-2014 Kemenag saat dia menjabat Menteri Agama.

Pilihan Redaksi Dua Sinyal Pemerintah Demi Islah Partai Ka'bah PPP Kubu Djan Faridz Rumuskan Gugatan SK Menkumham ke PTUN Romi Sebut Suryadharma Setujui Mukernas PPP

Hingga saat ini, baik Suryadharma maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengajukan banding atas vonis tersebut.

"Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga PPP yang menyebutkan Wakil Ketua Umum mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya," tegas Romi.

Mukernas ke-IV telah digelar oleh pengurus Muktamar Bandung sejak kemarin (24/2). Mukernas yang bertemakan "Islah Seutuhnya Menuju Stabilitas Politik Nasional" itu bertujuan untuk menyatukan dua kubu yang berkonflik sejak 2014.

Perwakilan pemerintah pada pembukaan Mukernas dinilai sebagai dukungan agar dua kubu di PPP segera islah, khususnya PPP kubu Dzan Faridz yang sampai saat ini belum bisa menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly perihal perpanjangan SK Muktamar Bandung.

Sampai saat ini komunikasi masih terus dilakukan oleh pihak Romi untuk menyatukan keinginan bersama dengan kubu Djan Faridz demi tercapainya islah.

Bukan hanya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengadiri acara Mukernas tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga hadir sebagai perwakilan pemerintah. (rdk)