Rano Karno Ajukan Bantuan Rp4 Triliun ke Pemprov DKI
Alfani Roosy Andinni | CNN Indonesia
Jumat, 26 Feb 2016 21:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Banten Rano Karno mengajukan proposal pembangunan daerah kepada Pemprov DKI sekitar Rp4 triliun. Pembangunan akan difokuskan pada infrastruktur dan berbagai kegiatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan penanganan banjir.
"Permohonan bantuan ini secara langsung tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang ada di DKI Jakarta," kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/2).
Rano yang juga Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Provinsi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, mengatakan dana permohonan bantuan tersebut berkisar Rp4 triliun untuk sembilan kota dan kabupaten. Namun hal itu masih dalam verifikasi.
"Ini kan belum verifikasi. Totalnya mungkin sampai Rp4 triliun," ucapnya.
Rano mencontohkan mengenai pembangunan infrastruktur seperti recana Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang ingin membangun koridor Bus TransJakarta sampai ke Tangerang.
"Nah artinya kan Tangerang harus siap. Nah siapnya itukan lahan harus siapkan juga. Anggaran pembangunan ini siapa? DKI. Harus ada koordinasi seperti itu," kata Rano.
Rano mengatakan, Pemprov DKI memang setiap tahunnya selalu memberikan bantuan untuk pembangunan. Namun bantuan tersebut belum melalui mekanisme BKSP.
"Kami sekarang ini punya BKSP provinsi Jabodetabekjur di mana hampir rata-rata tiap tahun DKI membantu wilayah ini," ucapnya.
Oleh karena itu Rano ingin dengan keberadaan BKPS, mekanisme bantuan untuk pembangunan di provinsi Jabodetabekjur tersebut lebih terstruktur.
"Nah artinya sekarang kami ini membuat koordinasi yang jauh lebih solid supaya juga tidak tumpang tindih terhadap kegiatan, itu aja intinya," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyambut baik pengajuan proposal itu. Menurut Ahok hampir semua orang Jakarta berpergian baik untuk kerja ataupun hal lainnya di daerah Tangerang, Bekasi, Depok.
Sehingga menurutnya, bantuan yang diberikan oleh DKI Jakarta untuk provinsi Bodetabekjur banyak sekali manfaatnya.
"Ya pasti ada manfaat dong misalnya benerin jalan. Termasuk bendungan, waduk udah jadi juga. Tangerang juga kami kasih alat berat," ujar Ahok.
Dia mengaku akan menampung usulan tersebut dan memverifikasi daerah mana yang memang benar-benar membutuhkan bantuan pembangunan.
"Kami sih oke aja. Saya bilang kalau cuma 5-6 daerah mau Rp5 triliun-6 triliun juga oke saja. Tapi tentu ada verifikasi," tutup Ahok. (rdk)
"Permohonan bantuan ini secara langsung tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang ada di DKI Jakarta," kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/2).
Rano yang juga Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Provinsi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, mengatakan dana permohonan bantuan tersebut berkisar Rp4 triliun untuk sembilan kota dan kabupaten. Namun hal itu masih dalam verifikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rano mengatakan, Pemprov DKI memang setiap tahunnya selalu memberikan bantuan untuk pembangunan. Namun bantuan tersebut belum melalui mekanisme BKSP.
"Kami sekarang ini punya BKSP provinsi Jabodetabekjur di mana hampir rata-rata tiap tahun DKI membantu wilayah ini," ucapnya.
Oleh karena itu Rano ingin dengan keberadaan BKPS, mekanisme bantuan untuk pembangunan di provinsi Jabodetabekjur tersebut lebih terstruktur.
"Nah artinya sekarang kami ini membuat koordinasi yang jauh lebih solid supaya juga tidak tumpang tindih terhadap kegiatan, itu aja intinya," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyambut baik pengajuan proposal itu. Menurut Ahok hampir semua orang Jakarta berpergian baik untuk kerja ataupun hal lainnya di daerah Tangerang, Bekasi, Depok.
Sehingga menurutnya, bantuan yang diberikan oleh DKI Jakarta untuk provinsi Bodetabekjur banyak sekali manfaatnya.
"Ya pasti ada manfaat dong misalnya benerin jalan. Termasuk bendungan, waduk udah jadi juga. Tangerang juga kami kasih alat berat," ujar Ahok.
Dia mengaku akan menampung usulan tersebut dan memverifikasi daerah mana yang memang benar-benar membutuhkan bantuan pembangunan.
"Kami sih oke aja. Saya bilang kalau cuma 5-6 daerah mau Rp5 triliun-6 triliun juga oke saja. Tapi tentu ada verifikasi," tutup Ahok. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK