Lulung: Keluar dari Partai Itu Hak Perorangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Abraham Lunggana, tidak main-main dengan ancaman keluar dari partainya, jika partai berlambang kakbah benar-benar mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Menurutnya, tidak satu pun pengurus PPP akan berhasil menahannya keluar dari partai. Bagi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP di DKI Jakarta itu, pengunduran merupakan hak pribadi.

"Itu kan hak saya. Keluar itu hak perorangan dan bukan hak partai," kata politikus yang kerap disapa Lulung itu, Jumat (4/3). Ia berucap, pengunduran diri adalah wujud kekecewan pada partai.

Namun, Lulung menetapkan standar ganda terkait ancaman pengunduran dirinya. Ia akan mundur jika yang mencalonkan Ahok adalah PPP versi Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

Sebaliknya, Lulung menyatakan tidak akan mempedulikan dukungan terhadap Ahok, jika itu diberikan PPP versi Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy.

Sebagai catatan, dalam kisruh dualisme kepemimpinan PPP, Lulung berdiri di kubu Djan.

"Kalau PPP Romy yang dukung, untuk apa saya keluar, kan itu bukan kubu saya. Sedangkan jika PPP Djan yang dukung Ahok, ya saya keluar," tuturnya.

Lihat juga: Lulung Ancam Mundur dari Partai Jika PPP Calonkan Ahok

Secara pribadi, Lulung ingin PPP mengusung advokat senior Yusril Ihza Mahendra pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Menurutnya, Yusril memiliki banyak pengalaman di perpolitikan Indonesia.

"Dia adalah tokoh representatif di segala kehidupan, dia negarawan dan juga pernah dicalonkan menjadi presiden Indonesia," ucap Lulung.

Lihat juga: Ahok Sebut PPP Memang Berniat Berhentikan Lulung

Pagi tadi, Ahok mengungkapkan informasi yang menyebutkan bahwa PPP berniat menarik Lunggana dari posisi Wakil Ketua DPRD DKI.

Ia mengaku mendapatkan kabar tersebut dari Romahurmuziy. "Eh benar, dulu mereka (PPP versi Romy) pernah memasukkan surat ke sini yang isinya untuk recall Lulung dari DPRD," kata Ahok.

Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan surat tersebut masuk saat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mencabut surat keputusan pengesahan kepengurusan PPP versi Romy.

Arsul Sani, menyatakan PPP hingga saat ini belum menyepakati tokoh yang akan mereka usung pada pilkada tahun depan.

Anggota Komisi Hukum DPR itu berkata, partainya baru akan menerima aspirasi bagi konstituen dan masyarakat tentang calon-calon gubernur potensial yang patut didukung, setelah Mukmatar April mendatang.

"Jadi soal cagub DKI Jakarta semuanya masih cair," ucapnya kepada CNNIndonesia.com. (abm)