Ketua DPR Mengaku Belum Serahkan LHKPN Selama 15 Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Ade Komarudin mengaku belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk menyerahkan laporan harta kekayaannya.

Hal itu diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Saya sendiri belum karena sibuk betul," ujar Ade Komarudin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/3).

Berdasarkan laman Anti-Corruption Clearing House KPK acch.kpk.go.id, Ade baru sekali menyerahkan LHKPN yakni 31 Oktober 2001. Sementara, Legislator Golkar ini terus menjabat sebagai anggota dewan sejak tahun 1997 hingga sekarang.

Tahun 2014, Ade terpilih menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar. Dia kemudian dipercaya menjadi Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto yang terjerat perkara dugaan pencatutan nama presiden di perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Dalam UU nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, dan wajib mengumumkan dan melaporkan kekayaannya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Pilihan Redaksi Polda Metro Jaya Gandeng KPK Soal Kepatuhan LHKPN Lima Menteri Hasil Perombakan Jokowi Belum Serahkan LHKPN Tersangka Pelindo II Serahkan LHKPN ke Bareskrim

Karenanya, Ade mengatakan akan memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam waktu dekat. "Saya akan laporkan LHKPN saat reses," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengaku menerima aduan banyaknya anggota dewan termasuk ketua DPR yang belum menyerahkan LHKPN. Karenanya, MKD akan mengirimkan surat ke KPK.

MKD bakal meminta informasi lengkap anggota dewan yang belum memberikan atau memperbarui LHKPN. Sehingga, MKD akan mengingatkan anggota supaya melaporkan harta kekayaan ke KPK.

"Ketimbang KPK publish di media, Lebih bagus begitu (bersurat ke MKD) menurut saya," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Dia juga meyakini tidak ada unsur kesengajaan Ade Komarudin sehingga belum memperbarui LHKPNnya. "Banyak juga yang ternyata menurut kawan-kawan ketika terpilih lagi terlewat melaporkan lagi. Bukan unsur kesengajaan," tuturnya. (bag)