"Memang dibutuhkan dana untuk sosialisasi. Namun, itu bukan upeti. Calon yang diusung dapat langsung memantau lokasi anggaran," ujar Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jumat (11/3).
Dia mengungkapkan anggaran nantinya akan banyak dipakai untuk atribut kampanye, sosialisasi calon kepala daerah, uang saksi dan regu penggerak pemilih. Anggota Komisi Keuangan DPR RI ini meyakini dana yang besar juga akan digelontorkan bakal calon kepala daerah jelang pemilihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pas fit and proper, kami tanyapunya dana berapa dalam proses pencalonan. Terus kami bantu. Dihitung semua, jadi bukan yang yang enggak ada wujudnya," tuturnya.
Hal itu disampaikannya menyikapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin (10/3). Ahok mengaku tak punya cukup dana untuk berkampanye. Saat kampanye, calon kepala daerah biasanya memberikan makanan, pakaian atau souvenir.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan bakal calon kepala daerah bisa menghabiskan Rp100-200 miliar saat memberikan mahar ke partai. Karenanya, dia memilih jalur independen untuk bersaing di Pilgub DKI Jakarta 2017. (bag)