Perludem: LHKPN Harus Segera Diumumkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) harus segera dipublikasikan kepada masyarakat.

"Seharusnya, wajib diumumkan bahkan sebelum diverifikasi (oleh Komisi Pemberantasan Korupsi). Langsung saja," kata Titi saat jumpa awak media dalam Seminar Nasional Anti-Corruption & Democracy Outlook 2016, Bersama Lawan Korupsi, Selasa (15/3).

Hal ini disebabkan karena proses verifikasi data yang lama. Padahal, menurut Titi LHKPN mampu menjadi acuan masyarakat untuk menentukan pilihan. Terlebih dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah gelombang kedua yang berlangsung di 101 daerah di seluruh Indonesia tahun depan.

Pilihan Redaksi Pejabat yang Belum Laporkan Harta ke KPK Perlu Diberi Sanksi KPK: Kepatuhan DPR Lapor Harta Pengaruhi Kepercayaan Publik Legislator Usul Penambahan Sanksi Pejabat Lalai Lapor Harta Ruhut Sindir Legislator yang Belum Serahkan Laporan Harta KPK Akui Kelemahan Aturan LHKPN Tanpa Sanksi

"LHKPN menjadi syarat untuk mencalonkan kepala daerah, tapi sebelumnya hanya diumumkan beberapa hari sebelum pemungutan suara," kata Titi.

Keterlambatan pemberitahuan kepada masyarakat membuat publik tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir. Titi menekankan proses LHKPN harus transparan dimulai dari pelaporan hingga verifikasi. Dia juga menyayangkan undang-undang yang mengatur LHKPN masih lemah.

Sebab, KPK tidak dapat memberikan hukuman kepada pejabat negara yang tidak memberikan LHKPN misalnya mengeluarkan daftar hitam atau blacklist. Karena sejauh ini KPK hanya bisa mengimbau.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyelenggara negara wajib bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, dan wajib mengumumkan dan melaporkan kekayaannya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

(obs)