Luhut: Jokowi Bukan Orang yang Suka Janji, Dia Eksekusi

Jayapura, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa karakter Presiden Joko Widodo bukan orang yang suka berjanji, tetapi tipe pekerja keras.

"Ah, enggak pernah, enggak betul. Presiden (Jokowi) bukan tipe orang yang suka janji-janji. Dia (lebih suka) eksekusi kok," ujar Luhut di Kota Jayapura, Selasa (29/3), menanggapi pandangan sekelompok pemuda di Papua tentang karakter Presiden Jokowi.

Luhut menyampaikan hal itu untuk meluruskan pandangan sekelompok pemuda di Papua bahwa janji Presiden Jokowi belum terealisasi, seperti pembangunan Pasar Mama-mama Papua, rel kereta api, dan permintaan Presdir Freeport Indonesia harus orang asli Papua.

"Semua berjalan kok. Kalau Presdir Freeport, Pak (Gubernur Papua) Lukas saja bertanya mana orang Papua yang berkompeten untuk duduk di situ. Tidak ada janji-janji," lanjut Luhut.

Lihat juga: 'Meski Pemerintah Ganti Koteka dengan Emas, Bukan Cara Papua'

Luhut mencontohkan sekaligus menegaskan, pembangunan Jalan Trans Papua dari Sorong di Papua Barat sampai Merauke di Papua itu harus rampung pada 2019 atau 2020, dan sudah bisa ditempuh melalui perjalanan darat.

"Sementara pada 2018, jalan Trans Papua dari Agats Kabupaten Asmat tembus Wamena Kabupaten Jayawijaya sudah harus rampung. Semua itu harus terkoneksi dengan baik," tutur Luhut.

Menurut Luhut, dengan begitu harga kebutuhan bahan pokok dan sandang seperti semen bisa lebih murah.

"Termasuk pabrik semen di Manokwari bisa segera dibangun. Mengapa tidak, Jalan Trans Papua pasti tembus atau terkoneksi karena pembangunannya dibantu TNI dari Satuan Zeni," ujar Luhut.

Lihat juga: TNI AD Kebut Pembangunan 278,6 Km Jalan di Papua

Sebelumnya, sekelompok pemuda Papua yang mengatasnamakan Koalisi Anak Adat Papua (KAAP) menuding Presiden Jokowi hanya memberikan janji-janji kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih terkait pembangunan.

"Kami nilai Pak Presiden Jokowi hanya janji saja, realisasi belum ada terkait pembangunan, seperti Pasar Mama-mama Papua, rel kereta api, dan Otsus Plus ditolak," kata Paul Ohee, Koordinator KAAP. (antara/obs)