"Sepengetahuan saya tak pernah (ada kontribusi), apalagi pada mada Orde Baru," kata Akbar saat ditemui di kawasan Pancoran kemarin malam.
Saat itu, kata Akbar, panitia penyelenggara Munas lebih memilih mencari cara lain agar bisa mendapatkan dana untuk gelaran Munas. Salah satunya adalah mencari donatur yang siap merogoh kocek untuk membiayai semuanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu contoh yang dijelaskan Akbar adalah soal dari mana sang caketum mendapatkan dana tersebut. Kalau dia membayar kontribusi senilai Rp10 miliar, kata Akbar, masyarakat pasti akan mempertanyakan asal uang itu.
"Pada hari pelaksanaan nanti akan dipertanyakan dari mana uang miliaran tersebut," ujarnya.
Oleh sebab itulah Akbar mengaku tak setuju dengan rencana penarikan kontribusi bagi para caketum Partai Golkar. Menurutnya jika memang partai kesulitan uang lebih baik persoalan tersebut dibuka ke depan umum dan tidak ditutup-tutupi.
"Jadi tak perlu harus calon ketua umum yang menyumbang, apalagi sampai miliaran," kata Akbar.
Sebelumnya Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Theo L. Sambuaga menjelaskan rencana penarikan kontribusi bagi caketum belum tentu dilaksanakan karena harus menunggu keputusan di rapat pleno DPP Partai Golkar.
Theo mengungkapkan usulan nominal tersebut muncul karena gelaran Munaslub membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itulah caketum dimintai kontribusi untuk menutup kebutuhan uang tersebut.
Hanya saja, Theo menegaskan bahwa kontribusi tersebut bukan hanya dibebankan pada caketum melainkan kepada seluruh kader Partai Golkar.
Terkait dengan nominal yang mencapai Rp 10 miliar, Theo menjelaskan kontribusi dari para calon ketua umum harus disamakan agar tidak ada kesenjangan. Namun Theo meluruskan bahwa angka itu masih bisa berubah bergantung hasil rapat pleno.
Saat nominal untuk caketum disamakan, kontribusi dari para kader tidak bisa disamakan. Theo mengatakan bahwa kemampuan tiap kader berbeda maka untuk kader tak disamaratakan. (gil)