Jadi Sekjen PPP, Arsul Belum Putuskan Mundur dari DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani sudah sah menjadi Sekretaris Jenderal partai berlambang kakbah itu. Namun Arsul belum memutuskan untuk mundur dari DPR.

Bersama Romahurmuziy sebagai Ketua Umum, Arsul kini memimpin PPP setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar di Pondok Gede, Jakarta.

"Kalau bisa, saya tidak menjadi anggota DPR. Karena sebenarnya, saya adalah pilihan terakhir sebagai sekretaris jenderal," kata Arsul di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (27/4).

Lihat juga: Dimyati Akui Arsul Sani Sebagai Sekjen PPP

Arsul berkata, berdasarkan informasi yang diterima dari tim formatur saat itu, dia terpilih menjadi sekretaris jenderal karena bisa diterima oleh semua kelompok dan kubu.

Sebab, selama ini posisi sekretaris jenderal di hampir semua partai politik tidak dijabat oleh orang yang menduduki jabatan publik atau sebagai anggota dewan.

Dengan demikian, terkait posisinya tersebut, Arsul menuturkan masih akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus yang lain.

"Apakah perlu mundur atau tidak, nanti saya tanyakan kepada teman-teman pengurus," ujarnya.

Lihat juga: Eks Pimpinan KPK Ruki Digaet PPP Jadi Ketua Mahkamah Partai

Sementara itu, terkait penunjukan eks Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo menjadi bendahara umum, Arsul menegaskan hal itu untuk memperbaiki tata kelola partai.

Tommy terakhir menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura I pada Januari tahun lalu. Menteri BUMN Rini Soemarno menggantikan posisinya dengan Sulistyo Wimbo Hardjito, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Total kepengurusan PPP Muktamar Pondok Gede 2016-2021, berjumlah 146 orang. Komposisinya adalah satu ketua umum, satu sekjen dan satu bendahara. Sementara, posisi wakil ketua umum ditempati 11 orang dan sisanya adalah ketua bidang serta wakil sekjen dan bendahara.

Jumlah pengurus PPP saat ini, jauh lebih besar daripada kepengurusan PPP Muktamar Bandung yang hanya berjumlah 55 orang. (sur)