Fahri Hamzah Dorong Presiden PKS Mundur

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mundur. Dia tak setuju Sohibul merangkap jabatan sebagai ketua umum partai dan anggota dewan.

Fahri kecewa dengan ketidakhadiran Sohibul dalam mediasi yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin (9/5). Sohibul beralasan sedang melakukan kunjungan kerja.

"Saya juga menunda kunjungan kerja untuk datang mediasi. Tapi kok seolah Sohibul sibuk banget," kata Fahri di Gedung DPR.

Fahri juga mendapat laporan dari Komisi X DPR, Sohibul jarang hadir dalam rapat. "Saya rasa beliau mundur saja dari presiden partai sehingga bisa fokus jadi anggota DPR," tuturnya.

Dia mengatakan, kader PKS khususnya seluruh pemilih Fahri di daerah pemilihannya yakin Nusa Tenggara Barat (NTB) butuh kepastian terkait pemecatannya. "Saya ini dipilih ratusan ribu orang dan konstituen saya banyak. Kader butuh percepatan," ucapnya.

Pilihan Redaksi Fahri Hamzah Hadir di Pengadilan untuk Mediasi dengan PKS Mediasi Fahri Hamzah dan PKS Belum Mencapai Kesepakatan PKS Tidak Takut Hadapi Gugatan Fahri Hamzah

Fahri berpendapat, ketidakhadiran PKS menunjukkan upaya tidak baik dalam proses mediasi. "Apalagi ada surat dari pimpinan partai untuk tidak perlu ada mediasi," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri juga telah melaporkan tiga petinggi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Mereka ialah Sohibul, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat dan Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid.

Fahri menduga, ada pelanggaran etika bahkan pidana saat ketiganya memutuskan memecat dia. Surahman, Sohibul dan Hidayat merupakan anggota Majelis Tahkim PKS.

Sementara itu, terkait gugatan ke PN Jakarta Selatan lantaran Fahri menilai, proses pemecatan yang dilakukan PKS melanggar hukum. Selain Sohibul, Fahri juga menggugat Ketua Majelis Takhim dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS.

Pemecatan dilakukan PKS lantaran Fahri dianggap membangkang dari aturan partai. Fahri juga telah menerima surat pemecatannya sejak 3 April lalu. Sohibul telah menjelaskan kronologi pemberhentian Fahri yang merujuk pada rekomendasi BPDO PKS.

Pemecatan Fahri merupakan akumulasi sikap partai terhadap berbagai ulah maupun pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut Fahri selama memimpin parlemen. Sohibul menganggap, yang dilakukan Fahri tidak sejalan dengan karakteristik partainya. (pit)