Gerindra Senang Ditinggal Golkar yang Berpotensi Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puyono mengaku senang mendengar Partai Golkar resmi keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya, keputusan itu membuat Gerindra tak lagi dibebani partai politik dengan kader berpotensi korupsi.

Keputusan resmi Golkar 'angkat kaki' dari KMP dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Nusa Dua, Bali,  Senin (16/5), dengan mencabut dan menyatakan Keputusan Munas Partai Golkar Nomor 5/MunasIX/2014 tentang posisi Golkar dalam KMP tidak berlaku lagi.

"Akhirnya Gerindra akan menjadi oposisi sendiri, tidak akan lagi dibebani oleh yang punya beban masa lalu. Golkar memiliki banyak kader yang berpotensi terlibat korupsi, Setya Novanto juga punya catatan merah yang bisa diungkap kapan saja," kata Arief kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/5).

Lihat juga: Ditinggal Golkar dari KMP, Gerindra Klaim Tak Kesepian

Dia pun mengungkapkan, keluarnya Golkar dari KMP sesuai prediksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sejak awal. Mengutip penyataan Prabowo, Arief mengatakan bahwa KMP tidak akan bertahan lama dan akan ada yang berkhianat.

KMP terbentuk pada 23 Mei 2014 untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden 2014. Dalam deklarasi yang berlangsung di Tugu Proklamasi, KMP beranggotakan lima partai politik, yakni Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang.

"Golkar tidak terbiasa dengan oposisi. Mereka itu seperti amphibi yang bisa hidup di dua alam berbeda," ucap Arief.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyampaikan keluarnya Golkar dari KMP tidak akan memperlemah posisi Gerindra sebagai oposisi. Dia menegaskan, meskipun berjalan sendiri Gerindra masih bisa memengaruhi kebijakan pemerintah.

Lihat juga: Setya Diminta Tak Jadikan Golkar Stempel Kebijakan Pemerintah

"Meskipun anggota Gerindra di DPR hanya 79, kita akan tetap menolak RUU Tax Amnesty dan revisi UU KPK," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Sementara itu, terkait sosok Setya Novanto yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2016-20, Desmond enggan berkomentar banyak. Dia yakin masyarakat dapat menilai keputusan tersebut dengan bijaksana.

"Ini keputusan Golkar. Meskipun berdasarkan catatan Setya buruk, tapi ini yang terbaik di antara terburuk. Biarkan masyarakat menilai," katanya.

Lebih jauh, Desmond memperkirakan kehadiran Golkar dalam barisan partai politik pendukung Pemerintah dapat menghadirkan kegaduhan, misalnya terkait jatah kursi kabinet. Menurutnya, partai politik yang sejak awal mendukung Joko Widodo - Jusuf Kalla tidak akan rela kursi menterinya dikurangi.

Lihat juga: Jokowi: Pemerintah Hargai Hasil Pemilihan Ketua Umum Golkar

"Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saja sudah gaduh kemarin, padahal belum digeser," katanya. (pit)