Menurut Zulkifli, sejauh ini PAN telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Komunikasi politik dilakukan PAN guna menghadapi Pilkada DKI Jakarta mendatang terkait dengan jumlah perwakilan PAN di parlemen yang tidak memungkinkan partainya untuk mengusung bakal calon gubernur secara sepihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walaupun begitu, menurut Zulkifli isu pembentukan 'koalisi gemuk' guna melawan calon Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan merupakan fokus utama PAN dalam menghadapi Pilkada mendatang. Ia menyatakan bahwa yang perlu diutamakan PAN adalah pemilihan kandidat bakal calon gubernur secara tepat yang dinilai sanggup memecah problematika ibu kota.
Sejauh ini, menurut Zulkifli, PAN membuka komunikasi politik bersama partai-partai politik. Bentuk komunikasi politik PAN tergambar pada simulasi politik yang dilakukan PAN dalam pengusungan nama bakal calon gubernur.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PPP Muktamar (VIII) Pondok Gede Romahurmuziy menyatakan terjadinya koalisi gemuk dalam menghadapi polemik Pilkada merupakan hal yang wajar terjadi. Menurutnya koalisi gemuk partai merupakan naluri alamiah dalam partai-partai politik yang justru menumbukan demokrasi berbasis partai politik.
"Koalisi gemuk atau tidak pada dasarnya menumbuhkan demokrasi berbasis partai politik. Insyaallah akan ada kejutan yang menarik dari PPP untuk DKI," ucap Romi.
Lebih lanjut, menurut Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding pembentukan koalisi baru partai politik perlu dilakukan guna mengimbangi kekuatan Ahok sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta.
Pun begitu, sejauh ini Abdul menyatakan bahwa partainya belum mengambil keputusan terkait penjajakan partai-partai guna membangun koalisi tandingan Ahok.
"Saya kira PDIP, Gerindra, PAN, serta partai diluar Nasdem dan Hanura perlu menjajaki koalisi baru karena Ahok cukup kuat. Dia kan sudah independen tidak perlu didukung lagi," tambahnya.
(obs)