Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto hari ini mengumumkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai beringin yang akan bekerja di bawah arahannya. Jauh hari sebelum Setya dijadwalkan mengumumkan kepengurusannya, beredar salinan yang memuat nama-nama pengurus partai di bawah kepemimpinan Setya.
Validitas susunan kepengurusan yang beredar di kalangan wartawan itu masih disangsikan lantaran belum mendapat konfirmasi resmi dari kalangan internal partai.
Anggota Tim Formatur Roem Kono mengatakan, susunan kepengurusan yang beredar tersebut belum final alias masih dapat berubah. "Yang beredar itu benar, tetapi belum seluruhnya," kata Roem di Jakarta, pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimanapun, sejumlah nama yang muncul dalam susunan kepengurusan yang beredar itu menjadi buah bibir sejumlah kalangan karena sejumlah nama yang tercantum di dalamnya memiliki catatan hukum.
Salah satu nama calon pengurus Golkar yang pernah terjerat kasus dalam daftar itu adalah mantan anggota DPR Yahya Zaini. Dia tercatat pernah tersangkut kasus video mesum dengan seorang penyanyi dangdut.
Selain itu, dari 75 nama dalam susunan kepengurusan yang beredar, enam di antaranya pernah tersangkut kasus etik dan hukum. Mereka adalah Nurdin Halid, Ahmad Hidayat Mus, Yahya Zaini, Fahd El Farouz Arafi, Sigit Haryo Wibisono, dan Reza Herwindo.
Terlepas dari urusan catatan orang-orang bermasalah, dalam susunan pengurus yang beredar tersebut terlihat jelas kepengurusan partai beringin kali ini didominasi oleh orang-orang dekat di lingkaran Setya.
Ade Komarodin, elite Golkar yang menjadi pesaing utama Setya di gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa, namanya tidak tercantum dalam daftar pengurus yang beredar, demikian juga dengan tim sukses yang mendukung Ade selama Munaslub.
Kader Golkar Ahmadi Noor Supit menganggap, tidak masuknya nama Ade Komarudin beserta tim suksesnya dalam susunan kepengurusan yang dipimpin Setya Novanto merupakan hal wajar dan merupakan konsekuensi atas kekalahan dalam Munaslub.
"Itu konsekuensi logis dari sebuah pertarungan politik.
Winner bisa
take the whole. Silakan saja ambil semuanya terserah," kata Supit.
Setya bagaimanapun punya kuasa dalam menentukan orang-orang yang akan menggerakkan haluan partai beringin di bawah kepemimpinannya.
Juru Bicara Partai Golkar Nurul Arifin memastikan Setya kali ini bakal mengakomodasi semua pihak dalam susunan kepengurusan, dengan konsekuensi format kepengurusan nantinya bakal menjadi lebih gemuk dari sebelumnya.
"Jumlahnya melebihi mandat hasil munaslub. Tadinya mau 117 pengurus tapi tidak mungkin karena kepengurusan ini kan rekonsiliatif jadi harus mengakomodasi semua pihak, termasuk seluruh kandidat ketua umum dalam munaslub, sehingga kepengurusan agak gemuk menjadi 200 lebih," ujar Nurul.
Kehadiran Setya di pucuk pimpinan partai beringin merupakan puncak klimaks dari perseteruan panjang dualisme kepemimpinan yang sempat merundung partai Golkar saat diperebutkan oleh kepengurusan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Memasuki era kepemimpinan Setya, Golkar resmi mendeklarasikan diri dari kubu oposisi pemerintah, Koalisi Merah Putih. Setya memastikan partai penguasa di era Orde Baru itu merapatkan barisan dengan pemerintah.
Usai Munaslub meneguhkan dirinya sebagai orang nomor satu di Partai Golkar, Setya beserta rombongan mendatangi Istana Negara untuk menemui langsung Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan.
"Kami berterima kasih ke Presiden. Kami akan sampaikan program karena kami sudah mendukung Jokowi-JK," kata Setya di Kompleks Istana Kepresidenan pekan lalu.
Bekas Ketua DPR ini menuturkan, peningkatan komunikasi diperlukan untuk memberikan suasana dan iklim kepada pemerintah, terutama di bidang perekonomian.
"Kami harapkan bisa memberikan kenyamanan bagi bangsa," ucap dia.
Namun dia enggan mengungkapkan bakal masuknya kader Partai Golkar dalam Kabinet Kerja menyusul dukungan kepada pemerintah. Senada, Idrus Marham mengatakan, ide dan visi pemerintahan Jokowi berorientasikan pada kesejahteraan.
Dengan demikian Partai Golkar memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi tanpa syarat. Menurutnya, apabila ada reshuffle, itu dilakukan untuk menjamin produktifitas dan efektifitas kabinet.
"Diajak masuk alhamdulillah, tidak masuk juga alhamdulillah. Tetapi tidak mengurangi peran strategis dalam memacu pembangunan bersama pemerintah," ucap Idrus.
(obs)