Kemdagri Serahkan Data Pemilih ke KPU Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, akan menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perwakilan Kemendagri akan menyambangi KPU untuk menyerahkan data tersebut pada Kamis (14/7).

Selain menyerahkan DP4, kemendagri juga akan mengundang seluruh aparat pemerintah daerah untuk menggelar rapat kerja secara nasional membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Pemerintah akan memberikan pemahaman sekaligus melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Sumarsono di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Selasa (17/6).

Lihat juga: KPU Siapkan Draf Uji Materi UU Pilkada

Selain itu, kata Sumarsono, kemendagri akan melakukan optimalisasi peran desk pilkada dan memastikan pencairan anggaran pilkada yang telah ditandatangani dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Saat ini, masih ada tujuh daerah yang NPHD-nya sudah ditandatangani namun anggarannya belum dicairkan oleh daerah.

"Itu yang akan kami lakukan dalam satu sampai dua minggu ini," ucapnya.

Sementara itu Pelaksana tugas (plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, penentuan waktu penyerahan DP4 sudah berdasarkan kesepakatan antara KPU dengan Kemendagri. Hal itu merujuk pada peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan yang menyebut penyerahan DP4 dilakukan pada 12-15 Juli 2016.

Lihat juga: KPK: Dana Kampanye Melebihi Harta LHKPN

"Waktu itu sudah ada pertemuan rapat dan semua sudah disepakati," kata Hadar.

KPU berharap DP4 yang diserahkan Kemendari merupakan data yang paling mutakhir dan lengkap. Sebab DP4 nantinya akan dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir milik KPU yang ada di 101 daerah penyelenggara pilkada 2017.

"Iya DP4 itu posisinya sebagai alat untuk membantu atau dokumen pengecekan. Jadi kami akan bekerja berdasarkan DPT," tuturnya.

Dia menuturkan, setelah mendapatkan DP4, KPU akan melakukan verifikasi. Hal itu dilakukan agar petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) tidak bingung saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

"Artinya data yang lebih mutakhir dan mempunyai informasi pemilih yang cukup lengkap," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada masalah dalam persiapan pilkada. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyediakan anggaran untuk KPU di daerah.

Lihat juga: Ahok: Maju Lewat Parpol seperti Naik Mercedes

Dia yakin pelaksanaan pilkada serentak 2017 akan berjalan dengan lancar. Sebab, pemilihan hanya akan digelar di 101 daerah.

"Semua sudah clear. Soal masih ada yang belum optimal, terus kami pantau masalahnya apa," kata Tjahjo. (yul)