Nasional Politik

Keluarga WNI Disandera Minta Tanggung Jawab Pemilik Kapal

ANTARA | CNN Indonesia
Jumat, 15 Jul 2016 04:10 WIB
Keluarga WNI Disandera Minta Tanggung Jawab Pemilik Kapal
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil rapat pembebasan WNI yang disandera di Filipina, belum lama ini. (CNN Indonesia/Prima Gumilang).
Jakarta, CNN Indonesia -- Keluarga tiga Warga Negara Indonesia (WNI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diculik oleh kelompok separatis asal Filipina, Abu Sayyaf, akan berangkat ke Lahad Datu, Sabah, Malaysia, untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemilik kapal tempat ketiganya bekerja.

Keberangkatan perwakilan keluarga dari tiga WNI yang disandera, yakni Teodorus Kopong Koten, Emanuel Arakian Maran, dan Lorens Lagadoni Koten. Mereka akan didampingi oleh satu orang staf Kementerian Luar Negeri RI.

"Prioritas sekarang adalah tanggungjawab pemerintah Malaysia dan tanggungjawab pemilik kapal harus dikedepankan," tutur Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, Kamis (14/7) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pilihan Redaksi
Tuntutan pertanggungjawaban kepada pemerintah Malaysia dan pemilik kapal pukat tunda LD/114/5S, Chia Tong Len, sangat penting dilakukan karena ketiga ABK WNI yang secara legal bekerja di Negeri Jiran tersebut diculik saat sedang menangkap ikan di perairan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu, Sabah, Malaysia.

Desakan masyarakat agar pemerintah pusat segera membebaskan ketiga ABK WNI itu juga diwujudkan lewat aksi 1.000 lilin di depan Taman Kota Larantuka, Flores Timur, NTT.

Aksi tersebut digelar sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pihak keluarga korban, terutama para istri, yang selalu gelisah mengkhawatirkan kondisi suami mereka yang disandera.

Yasinta Pusaka Koten, istri sandera Emanuel Arakian Maran, sangat berharap agar suaminya lekas dibebaskan.

Kepada media ia menuturkan bahwa keputusan Emanual memilih jalan menjadi tenaga kerja di Malaysia diambil untuk membiayai pendidikan anak tunggal mereka.

Sedangkan Margaretha, istri sandera Teodorus Kopong Koten mengungkapkan bahwa penyanderaan suaminya menyebabkan kondisi ekonomi keluarga semakin memprihatinkan karena uang bulanan yang biasa dikirim Teodorus, tidak lagi sampai.

Sementara itu, pemerintah melalui koordinasi pusat krisis (crisis centre) pembebasan sandera WNI di bawah komando Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terus melakukan berbagai upaya perundingan/negosiasi untuk penyelamatan sandera. (bir)