Besok, Buruh KSPI Demo Filipina Bebaskan Sandera Abu Sayyaf

Riva Dessthania Suastha , CNN Indonesia | Rabu, 13/07/2016 14:53 WIB
Besok, Buruh KSPI Demo Filipina Bebaskan Sandera Abu Sayyaf Besok, Kamis (14/7), menurut Presiden KSPI Said Iqbal, dua ratus pekerja dan buruh Serikat Pekerja Indonesia akan melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Filipina. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar 200 kaum pekerja dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Negara Filipina pada Kamis (14/7).

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi demonstrasi besok merupakan bentuk tuntutan dan desakan dari serikat pekerja Indonesia kepada Pemerintah Filipina yang dinilai tidak optimal dalam melakukan upaya pembebasan tiga anak buah kapal Warga Negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Lahad Datu, Malaysia, pada Sabtu lalu.

"Besok sekitar pukul 10 pagi, kami akan lakukan aksi (demo) di depan Kedutaan Besar Filipina menuntut Pemerintah Filipina bersungguh-sungguh dalam mengupayakan pembebasan sandera Abu Sayyaf," ujar Said dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Rabu (13/7).

Said menyatakan, Pemerintah Presiden Rodrigo Duterte seharusnya bisa melakukan aksi yang lebih konkret dalam upaya pembebasan ketiga WNI tersebut. Hal itu, tuturnya, karena insiden penyanderaan berada dalam wilayah teritorial dan kedaulatan Pemerintah Filipina.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Filipina, ucap Said, sejauh ini dinilai tidak optimal karena cenderung menggambarkan bahwa negara takut dengan kelompok pemberontak. Padahal, menurutnya, tak ada yang memiliki kewenanganan dan kekuatan yang lebih besar dari pemerintah di dalam suatu negara.

Disamping itu, aksi turun ke jalan esok hari, tutur Said, juga dilakukan guna mendesak Pemerintah Indonesia agar melakukan operasi militer pembebasan ketiga WNI.

Menurutnya, operasi militer pembebasan ketiga WNI tidak melanggar hukum internasional atau perjanjian trilateral antar Malaysia, Filipina, dan Indonesia selama keadaan mendesak atau force majeure.

Said juga menegaskan KSPI menuntut seluruh lembaga pemerintah terkait untuk bersungguh-sungguh mengupayakan pembebasan ketiga ABK secara optimal. Menurutnya Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki peran besar dalam melakukan upaya pembebasan para ABK WNI ini.

"Dimana negara? ABK adalah buruh. Buruh atau pekerja dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 dan juga UU No 13/Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemenaker seharusnya juga terlibat," kata Said.
Lebih lanjut, Said menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Indonesia yang belum bisa melindungi warganya sendiri khususnya kaum pekerja. Menurut Said, Kementerian Luar Negeri Indoensia telah gagal melakukan diplomasi dan politik luar negerinya terkait perlindungan WNI di luar negeri.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia sudah gagal mempertahankan kewibawaan negara di mata Internasional khususnya pada kelompok pemberontak.

"Pemerintah Indonesia bisa belajar melindungi buruhnya di luar dari kasus-kasus (penyanderaan) sebelumnya. (Penyanderaan) ini keempat kalinya. Keledai saja jatuh hanya dua kali, ini negara mau sampai berapa kali?" tegas Said.

Sebelumnya pada Sabtu lalu kapal pukat penangkap ikan LLD113/5/F berbendera Malaysia dihentikan oleh lima orang bersenjata di perairan Lahad Datu, Malaysia. Tiga WNI di dalamnya diculik setelah memperlihatkan paspor mereka.

Insiden ini terjadi di tengah upaya pembebasan tujuh ABK WNI yang diculik kelompok bersenjata Abu Sayyaf asal Filipina 20 Juni lalu.

Ini bukan kali pertama WNI disandera oleh kelompok militan di Filipina selatan. Sebelumnya, 14 orang disandera oleh Abu Sayyaf dalam dua kesempatan berbeda. Namun, mereka sudah dibebaskan pada Mei lalu.