Badan Pemenangan PDIP Minta KPU Lakukan Kodifikasi UU Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan kodifikasi terhadap Undang-Undang Pemilu. Hal itu dianggap perlu untuk mempermudah pemahaman dan implementasi UU Pemilu.

Ketua BP Pemilu PDIP Teras Narang mengatakan, banyaknya UU yang mengatur pemilu telah membuat partai politik dan masyarakat kesulitan memahami setiap aturan yang tertera di setiap UU. Ada tiga pemilu yang diatur ke dalam UU, yaitu pemilu legislatif, kepala daerah, dan Presiden.

"Sekarang kalau mau mempelajari pemilu membutuhkan buku yang banyak. Seharusnya cukup satu buku untuk melihat proses pemilu," ujar Teras dalam forum Halal Bi Halal dan FGD BP Pemenangan Pemilu Pusat PDIP di Gedung Bimasena, Jakarta, Minggu (17/7).

Lihat juga: KPU Siapkan Draf Uji Materi UU Pilkada

Teras menuturkan, aturan pemilu seharusnya dikemas ke dalam satu buku. Pasalnya, sebagai mantan anggota Komisi II DPR, ia berkata, sudah ada 14 UU dan lima UU perubahan yang menyangkut tentang pemilu sejak tahun 1998.

Lebih lanjut, meski belum bisa memastikan kodifikasi dilakukan oleh KPU, Teras mengklaim PDIP telah siap untuk memenangkan Pilkada 2017 dan Pemilu Presiden 2019. Ia menyampaikan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah meminta dirinya untuk mengkoordinir seluruh kader PDIP untuk memenangkan setiap pemilu.

"Ibu Ketua Umum (Megawati) bilang setiap tahun hingga Pilpres 2019 adalah satu tarikan napas," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perlu ada perbaikan di sektor hukum. Menurutnya, politik hukum telah menggurita dan merugikan partainya.

"Kasus di Pematang Siantar menjadi contoh. Kader partai sudah bergerah tapi calon kami dicoret KPU. Padahal syarat legal format cukup kuat," ujarnya.

Hasto melihat, pencoretan calonnya itu gambaran dari adanya politik kepentingan. Oleh karena itu, ia mendesak KPU untuk memberikan mekanisme politik yang jelas agar ada kepastian.

Lihat juga: Kemdagri Serahkan Data Pemilih Pilkada 2017 ke KPU

PDIP adalah partai yang dominan dalam pemilu terakhir. Selain keterpilihan Joko Widodo sebagai Presiden, Hasto mengklaim, PDIP paling banyak mencalonkan kepala daerah dan memenangkan Pilkada tanpa koalisi.

"Banyak kepala daerah kami yang dianggap berhasil di daerah," ujar Hasto.

Selian itu, secara khusus, Hasto menyatakan, PDIP akan berjuang keras untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Ia menilai, DKI adalah wilayah penentu Pilpres 2019. Tak hanya itu, DKI juga dianggap sebagai representasi politik nasional.

"Dinamika politik di DKI begitu besar. DKI menjadi pusat dari seluruh pergerakan politik nasional," ujarnya.

Meski demikian, Hasto menegaskan sampai saat ini PDIP masih menseleksi calon yang akan diusung di Pilgub DKI. Ia enggan menjawab pasti siapa nama calon yang akan diusungnya nanti.

Lihat juga: DPD Golkar DKI Pastikan Ahok Maju Pilkada Lewat Partai

"Kami masih memantau, ada banyak kader berprestasi yang kami miliki. Ada juga yang telah mendaftar dari luar partai. Kita lihat nanti," ujar Hasto. (yul)