Idrus Marham: Kader Golkar Siap Bantu Pemerintah di Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- DPP Partai Golkar menegaskan telah mendedikasikan 91 kursi anggotanya di DPR RI untuk sepenuhnya mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tanpa persyaratan atau tawar-menawar politik apapun. Namun, jika diminta presiden, Golkar siap mengirim kadernya membantu pemerintah di kabinet. 

Hal itu diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham saat dijumpai setelah menerima Surat Keputusan pengesahan kepengurusan Golkar oleh Menkumham, di Jakarta, Rabu (20/7).

"Golkar sudah mendedikasikan 91 kursi di DPR untuk memperkuat pemerintah. Tidak ada 'bargaining', tawar-menawar menteri, apalagi menyodorkan nama-nama kader yang katanya berjumlah tiga-empat orang," kata Idrus seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Pemerintahan Jokowi Tambah Kuat kalau Golkar Ikut Gabung

Idrus menegaskan partainya tidak pernah membicarakan persoalan perombakan kabinet atau jatah menteri, karena dukungan yang diberikan Golkar terhadap pemerintah melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, sudah jelas. Dukungan itu, tegas Idrus, tanpa persyaratan apapun.

"Tidak etis jika kami bicara soal perombakan kabinet, karena dukungan kami tanpa syarat," jelas Idrus.

Meski demikian, Idrus menyatakan kader-kader Golkar selalu siap bila diminta Presiden membantu pemerintah di kabinet. Menurutnya, sebagai sebuah partai, Golkar memiliki fungsi dan tugas menyiapkan kader-kadernya menjadi pemimpin di tingkat nasional.

Idrus juga mengaku siap jika partai menunjuk dirinya maju menjadi menteri di Kabinet Kerja manakala diminta Presiden. "Fungsi kaderisasi ini kami utamakan. Jika diperlukan oleh kabinet, Partai Golkar tidak akan kesulitan untuk itu," jelas Idrus.

Lihat juga: Jalannya Pemerintahan Berat kalau Jokowi Tak Ganti Menteri

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly Rabu mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

"Dengan ini kami menyampaikan secara resmi ada dua surat keputusan pengesahan yakni SK pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar dan SK pengesahan susunan personalia DPP Partai Golkar dengan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham," jelas Yasonna Laoly di kantornya, di Jakarta, Rabu (20/7).

Yasonna mengatakan, sesuai keputusan Munaslub Golkar di Bali, kepengurusan yang disahkan ini adalah untuk meneruskan kepengurusan Golkar sebelumnya periode 2014-2019. "Sehingga kepengurusan ini hingga 2019, untuk menyelesaikan masa bakti," terang Yasonna. (wis)