KPU Akan Bahas Teknis Cuti Kampanye Petahana Bersama DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum akan membahas tata cara pelaksanaan cuti bagi kepala daerah yang mengikuti Pilkada bersama DPR. Salah satu yang dibahas adalah sanksi yang kemungkinan dijatuhkan pada kepala daerah peserta Pilkada yang tidak cuti saat masa kampanye.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, saat ini aturan teknis soal cuti calon petahana itu belum ada. "Secara detail belum ditetapkan bagaimana mekanisme cuti bagi petahana yang ikut Pilkada. Itu salah satu bahan yang akan didiskusikan bersama DPR dan Pemerintah. Sanksi yang terkait tahapan itu juga termasuk isu yang akan dibahas," kata Juri di Kantor KPU, Jakarta, Senin (15/8).

Pilihan Redaksi Pendukung Risma Tak Akan Alihkan Dukungan ke Calon Lain Pengamat: Ahok Bisa Menang Tanpa Dukungan PDIP Megawati Diyakini Tak Bakal Usung Ahok Mayoritas Pengurus PDIP Tak Dukung Ahok, Megawati Fifty-fifty

Peraturan cuti bagi petahana mengikuti Pilkada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pada huruf a dan b Pasal 70 UU tersebut tertulis, kepala daerah petahana harus "menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".

Walau sudah diatur dalam undang-undang, namun belum ada petunjuk teknis terkait pelaksanaan peraturan cuti bagi petahana di Pilkada.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas berkata, pengaturan teknis hal tersebut akan tertuang dalam Peraturan KPU. PKPU dibuat usai KPU mengadakan pertemuan dengan Pemerintah dan DPR.

"Cara memaknai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 itu, apakah yang dimaksud dengan cuti (petahana) selama periode kampanye atau cuti pada saat kampanye saja, itu yang akan termasuk dikonsultasikan dengan DPR. Dilihat konsultasi KPU dengan DPR bagaimana pandangan akhirnya, dan nanti pandangan resmi itu akan disikapi," ujar Sigit.

Pilkada serentak 2017 akan diselenggarakan di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Rencananya, pemungutan suara Pilkada tahun depan akan dilakukan pada 15 Februari.

Sebelum pemungutan suara, akan ada masa kampanye di mana sesuai undang-undang, calon petahana wajib cuti.

Soal cuti ini, kepala daerah yang sudah memastikan akan ambil bagian dalam Pilkada, Basuki Tjahaja Purnama menolak cuti.

Gubernur DKI Jakarta ini bahkan mengajukan uji materi Undang-undang Pilkada itu ke Mahkamah Konstitusi. Ia berasalan tetap ingin mengawal pembahasan penyusunan anggaran ketimbang cuti untuk berkampanye. (sur)