Tiga aspek yang dijadikan penilaian memiliki angka di atas 2,50. Aspek penyelenggaraan di Papua Barat berada di angka 3,37 dengan variabel aspek integritas (4,00) dan profesionalitas penyelenggara pemilu (3,80) berbanding kekerasan terhadap penyelenggara (2,33).
Untuk aspek kepesertaan, Papua Barat mendapat nilai 2,91 dengan variabel aktivitas kampanye (3,67), proses pencalonan (3,50), dan hubungan kekerabatan antar calon (3,00) berbanding peserta pemilu (2,00).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Papua Barat, Provinsi Aceh dan Banten termasuk dalam provinsi dengan tingkat kerawanan paling tinggi di Pilkada 2017 mendatang. Sementara di tingkat kabupaten/kota, empat daerah di Papua, Tolikara, Intan Jaya, Nduga, dan Lanny Jaya menjadi yang paling tinggi kerawanannya dibandingkan daerah lain.
Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, Jakarta rawan di bidang kepesertaannya. Sementara di tingkat penyelenggaranya justru tak ada masalah berarti.
"DKI itu yang kami dapat bukan dari penyelenggaranya tapi dari segi kontestasinya," kata Muhammad di Jakarta, Senin (29/8).
Indeks kepesertaan Pilkada DKI Jakarta berada di angka 2,95 atau termasuk rawan tinggi. Variabel kerawanan tertinggi di aspek ini adalah pada proses kampanye (4,33), pencalonan (3,50), dan peserta pemilu (3,00), yang berbanding terbalik dengan kekerabatan politik para calon yang ada di angka 1,00.
Sementara untuk aspek partisipasi, Bawaslu menilai bahwa masyarakat DKI masih memiliki keinginan untuk ikut ambil bagian di Pilkada. Tingkat kerawanan partisipasi hanya ada di angka 1,50 dengan rincian variabel hak pilih (2,00) sebagai kerawanan tertinggi yang berbanding dengan karakteristik lokal (1,50) dan keterlibatan masyarakat (1,00).
Sedangkan aspek penyelenggaraan, Muhammad menegaskan baik KPUD DKI maupun Bawaslu DKI sudah siap untuk mengawal proses Pilkada DKI.
Berdasarkan data, penyelenggaraan memiliki nilai 1,82 dengan rincian variabel kerawanan tertinggi adalah integritas penyelenggara (2,00), profesionalitas penyelenggara (1,80), dan kekerasan terhadap penyelenggara (1,67).
"KPU dan Bawaslu DKI memiliki prinsip dan posisi siap mengawal proses pilkada," kata Muhammad.
Dalam mengukur indeks kerawanan ini, Bawaslu menggunakam sistem Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode tersebut bekerja dengan membandingkan secara berpasangan setiap wilayah satu per satu untuk tiap indikator.
Bawaslu menyusun indeks kerawanan di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2017 yang terdiri dari tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota. (sur)