Mendagri: BIN Deteksi Dini Amankan Pilkada 2017
Wishnugroho Akbar | CNN Indonesia
Minggu, 30 Okt 2016 23:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan jajaran aparatur pemerintah di daerah serta Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara akan berusaha maksimal untuk mengamankan Pilkada serentak 2017 mendatang. Usaha itu dilakukan dengan cara melakukan deteksi dini atas setiap perkembangan di masyarakat.
"Tugas aparat keamanan dan BIN memang melakukan kesiapsiagaan dan deteksi dini bersama jajaran aparatur Pemda. Membangun koordinasi dan berkomunikasi dengan para tokoh agama, masyarakat, adat dan pimpinan partai serta Ormas," kata Tjahjo dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia, Minggu (30/10).
Pilkada serentak dijadwalkan berlangsung pada 17 Februari 2017. Terdapat 101 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak yang terdiri dari tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten, dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2017 yang dirilis beberapa waktu lalu menyebut Provinsi Aceh, Papua Barat, dan Banten sebagai daerah dengan indeks kerawanan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Pilkada. Sementara DKI Jakarta masuk dalam kategori kerawanan sedang.
Meski berstatus sedang, DKI Jakarta baru-baru ini mendapat sorotan khusus setelah aksi demonstrasi dari ribuan warga terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dua pekan lalu.
Ahok, sapaan Basuki, didemo karena diduga melakukan penistaan agama. Demo serupa rencananya akan digelar pada 4 November nanti.
Untuk mengantisipasi terjadinya konflik, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memerintahkan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Unggung Cahyono untuk menarik pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari sejumlah daerah Jakarta.
Brimob bahkan sudah menerapkan status Siaga I di jajarannya. Menteri Tjahjo mengatakan, status Siaga I yang diterapkan selama masa Pilkada semata demi menciptakan keamanan di masyarakat.
"Seandainya TNI dan Polri bersiaga satu, termasuk jajaran PNS, SatPol PP, satuan Pemadam Kebakaran di semua tingkatan, itu demi mengamankan negara, daerah, dan masyarakat," kata Tjahjo.
Dalam keterangannya, Tjahjo juga menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka dengan saran dan kritik dari setiap elemen masyarakat.
Pemerintah prinsipnya terbuka dan menerima saran atau kritik membangun dari setiap warga negara dan elemen masyarakat. Sampaikan dengan simpatik sesuai aturan yang ada dan jaga ketertiban dan stabilitas," ujar Tjahjo. (wishnugroho akbar/asa)
"Tugas aparat keamanan dan BIN memang melakukan kesiapsiagaan dan deteksi dini bersama jajaran aparatur Pemda. Membangun koordinasi dan berkomunikasi dengan para tokoh agama, masyarakat, adat dan pimpinan partai serta Ormas," kata Tjahjo dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia, Minggu (30/10).
Pilkada serentak dijadwalkan berlangsung pada 17 Februari 2017. Terdapat 101 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak yang terdiri dari tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten, dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.
Meski berstatus sedang, DKI Jakarta baru-baru ini mendapat sorotan khusus setelah aksi demonstrasi dari ribuan warga terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dua pekan lalu.
Ahok, sapaan Basuki, didemo karena diduga melakukan penistaan agama. Demo serupa rencananya akan digelar pada 4 November nanti.
Untuk mengantisipasi terjadinya konflik, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memerintahkan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Unggung Cahyono untuk menarik pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari sejumlah daerah Jakarta.
Brimob bahkan sudah menerapkan status Siaga I di jajarannya. Menteri Tjahjo mengatakan, status Siaga I yang diterapkan selama masa Pilkada semata demi menciptakan keamanan di masyarakat.
"Seandainya TNI dan Polri bersiaga satu, termasuk jajaran PNS, SatPol PP, satuan Pemadam Kebakaran di semua tingkatan, itu demi mengamankan negara, daerah, dan masyarakat," kata Tjahjo.
Dalam keterangannya, Tjahjo juga menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka dengan saran dan kritik dari setiap elemen masyarakat.
Pemerintah prinsipnya terbuka dan menerima saran atau kritik membangun dari setiap warga negara dan elemen masyarakat. Sampaikan dengan simpatik sesuai aturan yang ada dan jaga ketertiban dan stabilitas," ujar Tjahjo. (wishnugroho akbar/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK