Wacana Penambahan Jumlah Anggota DPR Masih Dikaji

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, sepuluh fraksi di parlemen masih mengkaji wacana penambahan jumlah anggota dewan dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

"Hari-hari ini, semua fraksi sedang mempertimbangkan. Jadi lagi dicari solusi," ujar Riza di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1).

Menurut Riza, wacana ini merupakan perdebatan lama yang sudah berlangsung setiap tahun. Sebab, setiap tahun ada peningkatan jumlah penduduk, sementara jumlah anggota dewan tidak bertambah.

Riza juga menjelaskan, wacana ini telah didiskusikan dengan lembaga pemerhati pemilu. Dalam diskusi itu diklaim para lembaga tersebut mengusulkan tambahan 10 anggota, dari sebelumnya 560 menjadi 570.

Lihat juga: DPR Ketuk Palu Revisi UU MD3 dan UU ASN Jadi Usul Inisiatif

Meski demikian, Riza menyanggah jika jumlah anggota dewan saat ini tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya, termasuk fungsi legislasi.

Soal fungsi legislasi, Riza menyebut hal itu juga menjadi kewenangan pemerintah sehingga eksekutif juga memiliki peran memperlambat RUU yang tengah dibahas bersama DPR.

"Masyarakat harus mengerti, urusan legislasi memang tugas kami, tapi prosesnya harus dapat dukungan dan persetujuan pemerintah," kata Riza.

Lihat juga: Keinginan Pemilu 2019 Kembali ke Era Soeharto

Dihubungi terpisah, Peneliti Perludem Heroik Muttaqin Pratama menjelaskan, secara teoritik dan konsep, jumlah anggota dewan saat ini belum proporsional dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Hanya saja, menurut Heroik, penambahan jumlah anggota dewan tidak menyelesaikan persoalan proporsionalitas itu. Sebab saat ini, dari 560 jumlah anggota dewan, alokasi kursi per provinsi tidak terdistribusi secara merata.

"Dalam hal ini proporsionalitas per kursi DPR tidak merata. Ada yang over representatif ada yang under representatif," kata Heroik kepada CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Revisi UU Pemilu, Jumlah Anggota DPR Berpeluang Bertambah

Heroik mencontohkan kasus over representatif di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil Pileg 2014, wilayah tersebut mendapat 24 kursi. Padahal, kata Heroik, setelah dihitung ulang berdasarkan jumlah penduduknya yang kurang lebih di angka 8 juta jiwa, Sulawesi Selatan hanya berhak mendapat 19 kursi.

Dalam arti lain, untuk kasus Sulawesi Selatan, terdapat surplus lima kursi, atau disebut over representatif.

Sebaliknya, yang terjadi di Jawa Barat adalah under representatif. Wilayah itu hanya mendapat 91 kursi, sementara, jika dihitung ulang Jawa Barat berhak mendapat 101 kursi karena jumlah penduduk mencapai 43 juta jiwa.

Berangkat dari fakta tersebut, Perludem memandang jumlah 560 anggota dewan saat ini masih dapat dipertahankan. 

"Kami khawatir dengan penambahan itu justru tidak menyelesaikan masalah over dan under representatif itu. Yang harus dipertimbangkan juga alokasi anggaran, dan apakah ada jaminan penambahan ini beririsan langsung dengan kinerja," ujar Heroik. (wis/obs)