Lulung Imbau Warga DKI Tak Terjebak KJP dan KJS

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Abraham Lunggana alias Lulung mengatakan agar masyarakat tidak terjebak oleh program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Hal ini ia sampaikan setelah Musyawarah Kerja (Muker) Wilayah ke VI DPW PPP di Buaran, Jakarta Timur.

"Masyarakat jangan terjebak KJP, KJS itu," kata Lulung, Minggu (12/3).

Menurutnya, program KJP dan KJS adalah program kerakyatan, artinya dana untuk KJP dan KJS memang diambil dari pajak yang selama ini dibayar masyarakat. Selama ini, lanjut Lulung, masyarakat membayar PBB, pajak saat berbelanja, listrik dsb, dengan total akumulasi sebesar 70 milyar tahun ini. Ia berkata, KJP maupun KJS merupakan program rakyat yang diimplementasikan DPRD DKI.

"Sangat naif kalau ada berita Basuki Tjahaja Purnama kalah tidak ada KJP. KJP dan KJS akan ada sepanjang masa," tegasnya.

Hari ini DPW PPP DKI Jakarta akan mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI putaran kedua. Lulung mengatakan hal ini merupakan keinginan keras dari tubuh PPP sendiri berdasarkan hasil muker wilayah.

Pilihan Redaksi Sandiaga: Jakarta Bakal Oke Tanpa Ahok Menimbang 'Iming-iming' KJP Plus Anies-Sandi Prabowo-SBY Akan Berembuk Jelang Putaran Kedua Pilkada DKI Anies-Sandi Galang Dana dari Masyarakat untuk Putaran Dua

"Kita ambil sikap, membuat keputusan dukung paslon nomor tiga di putaran kedua," ucap Lulung.

Muker wilayah dihadiri oleh pengurus tingkat ranting sebanyak 267 kelurahan, Pimpinan Anak Cabang (PAC) sebanyak 44 kecamatan dan lima kota administrasi serta Kepulauan Seribu.

Lulung mengatakan alasan pihaknya mendukung Anies-Sandi karena Jakarta perlu pemimpin baru. Selain itu, pihaknya ingin agar tidak terjadi kegagalan komunikasi antara DPRD DKI Jakarta dan masyarakat.

"Ke depan, kita berharap pemerintah tidak boleh gagal berkomunikasi  dengan masyarakat," tutur Lulung.

Menurutnya, penggusuran yang dilakukan dengan kekuatan polisi dan Satpol PP menjadi bentuk kegagalan komunikasi pemerintah. Lulung berpendapat seharusnya pemerintah mengkomunikasikan hal ini, sehingga tidak ada penggusuran atas nama tanah negara, padahal tanah tersebut dikelola masyarakat dan punya nilai ekonomi.

"Ditertibkan hanya kemasannya tanah negara,ngga dikasih ganti rugi,hanya dipindah rumah susun," katanya.

Salah satu hal yang membuat pihaknya mendukung Anies-Sandi karena program rumah tanpa DP (down payment). Masyarakat yang tergusur dan terpaksa pindah ke rumah susun (rusun), menurut Lulung, kesejahteraannya tidak terdukung, akibat beban sewa maupun biaya listrik. Program rumah tanpa DP ini menurut Lulung dapat membantu masyarakat.

"Asset pemerintah itu dikatakan ada 1000 trilyun. Kalau kita sinergikan dengan bank pemerintah,masyarakat bisa tanpa DP. Asset bisa jadi kolateral ke bank."