Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sidang paripurna yang sedianya dimulai pada pukul 13.30 WIB terpaksa harus ditunda karena sejumlah senator mendesak Oso, sapaan Oesman, menyelesaikan dualisme kepemimpinan di DPD.
Senator asal Kepulauan Riau, Intsiawati mengatakan, perlu ada klarifikasi atas kondisi DPD saat ini. Ia menilai, hal itu diperlukan untuk kepentingan kinerja DPD ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Intsiawati mengatakan, putusan Mahkamah Agung telah secara otomatis mencabut berlakunya Tatib Nomor 1/2017. Ia menyebut dampak dari putusan itu membuat keterpilihan Oso dan dua wakil pimpinan DPD tidak sah atau batal demi hukum.
"Sidang ini perlu diskors 15 menit," ujar Oso sambil mengetuk palu.
Usai palu diketok, Intsiawati kembali mengatakan, perlu ada diskusi untuk membahas dualisme di DPD. Ia menyebut hanya di rapat paripurna seluruh anggota DPD bisa berkumpul dan menyampaikan aspirasi.
"Jika kita kumpul agar bisa klarifikasi agar ke depannya kita tidak terganggu lagi untuk agenda apapun. Klarifikasi itu perlu karena pemahaman kita berbeda," ujarnya.
"Alhamdulillah. Bagus juga usulnya," ujarnya.
Tidak lama kemudian, salah satu kubu pro kepemimpinan Oso meminta Intsiawati menghentikan pernyataannya dan mendesak Oso membuka jalannya sidang. Ia meminta kubu yang kontra untuk menempuh jalur hukum jika merasa tidak sepakat dengan terpilihnya Oso.
"Makanya kalau sidang jangan walkout. Sudah selesai putusan baru tanya-tanya," ujar salah seorang senator lewat pengeras suara.
Lihat juga:Pro-Kontra Pelantikan Pimpinan Baru DPD |
Berdasarkan jadwal, agenda selanjutnya yakni mendengarkan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan.