Rapat Paripurna DPR Urung Bahas Usul Angket Kasus e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat paripurna DPR, Kamis (26/4), belum membahas surat permohonan hak angket untuk membuka rekaman pemeriksaan KPK terhadap eks anggota Komisi II Miryam S. Haryani pada kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat membuka rapat paripurna, hanya membacakan empat surat masuk untuk pimpinan dewan, dua di antaranya berasal dari DPR dan dua lainnya dari DPD.

"Dua surat dari alat kelengkapan DPR, yaitu surat Komisi III bernomor 032DW/KOM3/MP4/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal permohonan hak angket," ujar Fadli.

Lihat juga: Menggiring Politisasi Kasus e-KTP Lewat Angket

Usai membacakan surat lainnya mengenai hasil pembahasan RUU Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Fadli berkata, alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti seluruh surat yang diterima pimpinan DPR.

"Surat tersebut, sesuai peraturan DPR 1/2014, akan dibahas sesuai mekanisme berlaku," ujarnya.

Sebelum rapat, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan, usulan penggunaan hak angket nantinya akan dibawa ke Badan Musyawarah dan dibahas pada rapat paripurna berikutnya.

"Tata caranya sesuai peraturan perundang-undangan, bisa langsung ditentukan melalui suara mayoritas, bisa juga melalui voting," kata Agus.

Lihat juga: Latah Angket Anggota Dewan

Pasal 79 ayat 3 pada UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebut hak angket sebagai hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Pasal 199 ayat 1 pada beleid yang sama mengatur, hak angket dapat bergulir jika diajukan sedikitnya oleh 25 anggota DPR yang berasal dari lebih satu fraksi. Hak angket secara resmi digunakan apabila disetujui rapat paripurna yang dihadiri setengah dari anggota DPR.

Hingga kini, sikap masing-masing fraksi di DPR terhadap usulan ini beragam. Fraksi Partai Gerindra misalnya, menolak penggunaan hak angket atas persoalan tersebut. "Sikap fraksi kami jelas menolak rencana pansus," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Fery Djemi Francis.

Sikap berbeda ditunjukkan Fraksi PDIP dan Fraksi NasDem yang menyerahkan kepada anggotanya di Komisi III DPR perihal usukan hak angket itu.