Golkar Tak Buru-buru Pecat Kader yang Jadi Tersangka KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, partainya belum berencana memecat kader yang juga Anggota Komisi II DPR RI Markus Nari, yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Idrus menyampaikan, partainya akan memberi pendampingan hukum terlebih dahulu kepada Markus, yaitu untuk mendalami kasus yang membelit kadernya itu.

Markus ditetapkan menjadi tersangka karena diduga mempengaruhi kesaksian politisi Hanura, Miryam S. Haryani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP di pengadilan dengan ancaman dan intimidasi.

"Untuk memastikan bahwa proses hukum yang ada betul-betul didasarkan pada rasa keadilan dan fakta-fakta hukum yang ada," tutur Idrus Marham di Kediaman Nurdin Halid, Jakarta, Sabtu (3/6).

Idrus mengatakan, pendampingan tersebut lazim diberikan partai Golkar kepada kadernya yang tersangkut kasus hukum.

Meski begitu, dia tidak ingin publik menilai penundaan pemecatan ini sebagai bentuk sikap tidak menghormati proses hukum. Idrus menegaskan bakal tetap menindak tegas kader Partai Golkar yang terbukti tersangkut kasus korupsi, tetapi dengan diberi pendampingan terlebih dahulu.

Pilihan Redaksi Markus Nari Perintahkan Terdakwa e-KTP Beri Keterangan Palsu Elza Syarief: Markus Nari Pernah Tegur Miryam Haryani Pengacara Miryam Diperiksa soal Kedekatan dengan Setnov

"Kita tetap akan hormati (proses hukum) dengan sungguh-sungguh," lanjut Idrus.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka pada Jumat lalu (2/6). Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa Markus tidak hanya mengancam, tetapi juga diduga merintangi, mencegah secara langsung atau tidak langsung dalam proses penyidikan dugaan korupsi e-KTP atas tersangka Miryam.

Akibat tindakannya tersebut, Markus dinilai melanggar Pasal 31 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.