Yusril Siapkan Formula Rekonsiliasi Rizieq Shihab-Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum terkemuka Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap mewujudkan rekonsiliasi antara tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab dengan Presiden Joko Widodo.

"Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa," ujar Yusril dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com di Jakarta, Minggu (18/6).

Pernyataan Yusril tersebut merupakan respons atas permintaan Rizieq Shihab yang ingin dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara pemerintah dengan pihak-pihak seperti GNPF MUI, aktivis, termasuk Rizieq.

Lihat juga: Alumni 212 Targetkan Islah dengan Jokowi Akhir Ramadan

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu tak membeberkan lebih jauh formula rekonsiliasi yang disiapkan. Namun Yusril menjamin tak akan ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.

"Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya," kata dia.

"Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung pemerintah," imbuhnya.

Lihat juga: Komnas HAM: Kasus Rizieq Shihab Bukan Kriminalisasi Ulama

Yusril berpendapat rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 

"Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," ujarnya.

Yusril melanjutkan, dirinya mengenal baik Rizieq Shihab dan sejumlah ulama, serta aktivis yang saat ini menghadapi berbagai permasalahan hukum. 

Lihat juga: Pakar Sebut Penyebar Baladacintarizieq Ada di Indonesia

Para tokoh itu, Yusril meyakini, sebenarnya beriktikad baik memajukan umat, bangsa dan negara. Menurut dia, perbedaan dengan pemerintah merupakan hal wajar dalam demokrasi.

Atas keyakinannya, Yusril menyarankan pemerintah bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukan malah melakukan langkah penegakan hukum yang bisa menimbulkan persepsi bahwa pemerintah mengkriminalisasi ulama dan aktivis.

"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis," tuturnya.