Dikorupsi, Jokowi Minta Pengawasan Dana Desa Berlapis

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan dana desa harus ditingkatkan dan dilakukan berulang kali guna mencegah penyalahgunaan anggaran.

Jokowi mengingatkan, dana desa yang dikucurkan pemerintah sangat banyak dan setiap tahun meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, Rp127 triliun diberikan pemerintah untuk seluruh desa di Indonesia.

"Harus ada pengawasan, controlling, checking terus menerus karena ini uang gede banget. Saya sudah selalu sampaikan," ujar Jokowi di Badung, Bali, Jumat (4/8).

Pernyataan ini disampaikan menyikapi penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana desa yang melibatkan Kepala Kejari Pamekasan Rudy Prasetya dan Bupati Pamekasan Ahmad Syafii.

Lihat juga: KPK: Mendes Lepas Tangan Audit Penggunaan Dana Desa

Jokowi menjelaskan, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk dana desa pada 2015. Angka itu meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp47 triliun tahun lalu.

Tahun ini, Jokowi kembali menaikkan anggaran menjadi Rp60 triliun.

Ia sebelumnya mengatakan, dana desa akan terus ditingkatkan jika berhasil menyejahterakan desa.

Dana desa seharusnya digunakan untuk mempercepat perputaran ekonomi desa sehingga meningkatkan daya beli masyarakat desa.

"Saya sampaikan harus betul-betul direncanakan baik, diorganisasi, dan ada pendampingan," kata mantan Wali Kota Solo ini.