Langkah SBY, Prabowo, AHY & Jokowi Bagai Peternak di Ladang

Jakarta, CNN Indonesia -- Manuver yang dilakukan beberapa tokoh politik nasional dalam kurun waktu satu bulan terakhir dianggap hanya merupakan taktik untuk mendapatkan kekuasaan.

Menurut peneliti senior lembaga Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Josep Kristiadi, gerakan para tokoh nasional diibaratkan sebagai langkah peternak untuk mendapat hewan yang mereka mau. Langkah tokoh-tokoh politik itu bahkan, dinilainya, berisiko berdampak negatif untuk warga dan pemilih.

"Ini cuma pergeseran dan taktik-taktik dari para peternak itu untuk mendapatkan kekuasaan," kata Kristiadi di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

Perumpamaan itu disampaikan Kristiadi menanggapi beberapa pertemuan yang melibatkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, dan pihak Presiden RI Joko Widodo dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Lihat juga: SBY Diprediksi Dorong AHY Incar Kursi Wakil Presiden 2019

Prabowo bertamu ke rumah SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, 27 Juli lalu. Setelah itu, anak SBY yang juga mantan calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, AHY, menyambangi Istana Kepresidenan untuk bertemu Jokowi, Kamis (10/8) pagi lalu.

Pascapertemuan SBY dengan Prabowo, dan AHY bersama Jokowi, pembicaraan ihwal peta politik jelang pemilu serentak 2019 kembali menghangat. Namun, Kristiadi menilai tak ada yang istimewa dari gerakan-gerakan mereka.

Tak Memanusiakan Pemilih, Pemilih Hanya Angka

Alih-alih membicarakan pertemuan yang melibatkan empat tokoh itu, Kristiadi justru meminta masyarakat kembali mengawal marwah demokrasi dan pemilu. Menurutnya, pasca Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu disahkan martabat pesta demokrasi lima tahunan mengalami degradasi.

"Sekarang marwah dan martabat pemilu telah menjadikan para pemilih itu bukan manusia seutuhnya. Pemilih yang jumlahnya puluhan juta hanya menjadi angka," katanya.

Lihat juga: Manuver Politik AHY Kala Bertemu Jokowi

Anggapan Kristiadi muncul setelah dirinya melihat tiga isu krusial dalam UU Pemilu. Ketiga isu dimaksud yaitu ambang batas pencalonan Presiden, ambang batas parlemen, dan metode konversi suara hasil pemilu ke kursi legislatif.

Menurutnya, pembahasan hampir tak berujung tiga isu krusial itu membuktikan para politisi telah memosisikan pemilih sebagai angka, alih-alih manusia.

Hal itu disebutnya berdampak pada tidak terciptanya tujuan pemilu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif.

"Intinya sistem presidensial ini harus diperkuat, bermacam-macam caranya. Intinya kekuasaan Presiden harus didukung kekuatan partai yang besar di parlemen. Kedua, bagaimana menyingkirkan peternak kekuasaan menjadi politisi yang benar-benar membuat kebijakan bagi masyarakat," katanya.