JK: Pemerintah Ingin Pertahankan dan Kuatkan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pemerintah ingin mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemerintah dalam posisi ingin mempertahankan bahkan ingin KPK lebih kuat. Jika ingin membekukan KPK tentunya harus mengubah undang-undang," kata JK, dilansir dari Antara.

Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Astana, Kazakhstan, Sabtu (9/9), JK mengatakan bahwa sekalipun begitu, pemerintah tetap akan menjaga independensi KPK. Pemerintah tak akan mencampuri urusan internal lembaga tersebut.

"Pemerintah tentu tak bisa mencampuri ke dalam, KPK mempunyai prosedur sendiri sesuai undang-undang." ucapnya.

Lihat juga: Henry Yoso Usul Bekukan KPK karena Semangat Reformasi

Hanya saja, dia berharap KPK bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi belakangan ini dan solid.

Hal ini disampaikan JK terkait adanya usulan pembekuan sementara KPK. Anggota Panitia Angket DPR, Henry Yosodiningrat mengusulkan pembekuan KPK karena melihat adanya berbagai persolan di tubuh lembaga antikorupsi itu.

Lihat juga: PDIP Tak Pernah Meminta KPK Dibekukan

Henry mengklaim langkah tersebut diambil agar KPK bisa ditata ulang sesuai semangat renovasi.

"Nah sekarang kita bukan mau membubarkan lembaga itu. (Tetapi) Dalam rangka membenahi lembaga itu. Jadi sesuai dengan semangat reformasi, sesuai dengan ruh reformasi," kata Henry saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (9/9).

Hanya saja, dia mengungkapkan bahwa usulan pembekuan ini adalah gagasan pribadinya, bukan dari Pansus Angket KPK dan juga bukan usulan PDIP.

Lihat juga: KPK Sebut Usulan Pembekuan Bagian dari Pelemahan

Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi, " jelas Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (9/9). (chs)