Menkominfo Baru Lanjutkan Blokir Situs Porno

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika terpilih, Rudiantara, mengatakan akan tetap memblokir situs bermuatan negatif seperti pornografi dan situs berbahaya lain, jika hal itu dianggap untuk kepentingan nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem filter konten internet oleh pemerintah, sama seperti Malaysia atau Singapura. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuat sejumlah aturan untuk melakukan hal itu, yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

“Kalau harus blokir ya kita blokir. Kita harus punya kebijakan yang berpihak untuk menjaga kepentingan bangsa,” ujar Rudiantara kepada CNN Indonesia.

Selama ini, pemerintah membuat daftar situs web bermuatan negatif dalam program Trusf Positif, yang mendaftar situs web pornografi, perjudian, penipuan, pengelabuan, proxy, dan program jahat.

Perusahaan telekomunikasi dan penyedia jasa internet diwajibkan untuk memblokir situs web yang tardaftar di Trust Positif.

Ketika ditanya bagaimana metode pemblokiran atau filter yang akan dilakukan Rudiantara, ia mengaku bakal memelajari lebih dalam. “Ada cara yang preventif, karena kita tidak bisa main blokir saja. Edukasi harus berjalan,” tegasnya.

Rudiantara juga enggan menjawab ketika ditanya soal kemungkinan mencabut blokir situs web Vimeo.com. Situs ini sempat diblokir ketika Tifatul Sembiring masih menjabat sebagai Menkominfo karena dianggap mempersilakan penayangan konten pornografi atas alasan seni.

Lihat juga:Menkominfo akan Perkuat 'Tembok' Situs Porno

Rudiantara berpendapat dunia maya sangat perlu dilindungi karena banyak ancaman tak terduga masuk lewat jalur ini. Rudiantara mencontohkan banyak serangan siber yang telah menyerang sektor swasta dan pemerintahan di Indonesia.

Pria kelahiran Bogor, 3 Mei 1959 ini, memberi isyarat bakal memprioritaskan peningkatan kecepatan akses internet sebagai program utamanya. Ia bakal merangkul sektor swasta, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lain.