Tiongkok Tutup 'Jalan Tikus' Pengguna Internet

Jakarta, CNN Indonesia -- Para pengguna internet di Tiongkok semakin sulit mengakses situs web atau aplikasi dari negara luar setelah pemerintah setempat melakukan blokir terhadap sejumlah peranti lunak Virtual Private Network (VPN) ilegal.

Banyak pengguna yang sebelumnya memakai VPN, mengeluh tidak bisa mengakses situs web atau aplikasi yang sebelumnya bisa mereka akses. Layanan VPN yang diblokir antara lain Astrill, StrongVPN dan Golden Frog.

"Kami sedang bekerja keras untuk menyelesaikan masalah pada beberapa server tertentu yang tidak bekerja di Tiongkok," kata perusahaan StrongVPN, salah satu penyedia jasa yang ikut diblokir.

Pilihan Redaksi Bos Google: Internet akan Hilang Diserang Hacker, Laporan Keuangan Sony Terganggu Industri Aplikasi iOS Kalahkan Film Hollywood Daftar Password Paling Pasaran di Internet

"Kami ingin mengingatkan pengguna kami selama periode tertentu akan ada waktu tunggu yang cukup lama dalam menggunakan layanan Live Chat kami," lanjutnya seperti dikuti dari Global Times, sebuah tabloid berpengaruh yang diterbitkan Partai Komunis setempat.

Pemblokiran ini merupakan hasil peningkatan kinerja yang dilakukan oleh badan sensor setempat. Dengan melakukan beberapa langkah teknis, akses menuju layanan VPN dari dalam Tiongkok kini telah diblokir.

Situs-situs yang berasal dari luar Tiongkok memang mengalami kesulitan untuk menjangkau pengguna di negara dengan pasar internet yang sangat potensial ini. Bahkan, raksasa teknologi seperti Google, Twitter dan Facebook tidak dapat "bertindak banyak" ketika menghadapi pemblokiran yang dilakukan pemerintah Tiongkok.

Selama ini, VPN digunakan sebagai jembatan bagi para pengguna untuk mengatasi larangan ketat pemerintah Tiongkok pada para penyedia konten. VPN juga banyak digunakan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok.

Pemerintah setempat tetap memberikan izin operasi pada beberapa perusahaan VPN dengan syarat mendaftarkan diri pada Departemen Perindustrian.

Ini bukan pertama kalinya Tiongkok menindak penggunaan VPN yang ilegal. Pada tahun 2012 lalu hal yang sama dilakukan pada beberapa pengelola VPN yang tidak terdaftar di Departemen Perindustrian. Namun pada saat itu para pengelola kemudian sepakat untuk mengikuti aturan yang berlaku dan kembali beroperasi.

(adt/eno)