'Harga UPS Sekolah Rp 5,8 Miliar Tak Masuk Akal'

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pengadaan perangkat suplai daya bebas gangguan atau UPS (Uninterruptible Power Supply) yang mencapai Rp 5,8 miliar per sekolah di Jakarta dinilai berlebihan oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Praktisi teknologi Johar Alam Rangkuti pun menyatakan demikian, ia menilai tak seharusnya komputer di sekolah menggunakan UPS dengan daya dan harga sebesar itu.

Menurut Johar Alam, jika tujuan UPS ini adalah menopang pasokan listrik untuk perangkat komputer, maka untuk menghemat anggaran bisa saja memakai UPS mandiri yang terhubung langsung ke komputer, bukan UPS dengan daya besar dan memakan ruang untuk menyimpannya.

"Kalau harga UPS sekolah mencapai Rp 5 miliar itu tidak masuk akal karena mungkin kapasitas daya listrik yang dipakai sekolah tidak sesuai dengan kapasitas UPS tersebut," jelas Johar yang juga pendiri perusahaan pusat data sekaligus chairman Indonesia Data Center (IDC).

Baca juga: Ahok Resmi Laporkan Temuan Dana Siluman APBD Jakarta ke KPK

Harga satu UPS yang dimaksud Johar, saat ini dihargai sekitar Rp 500.000 dengan daya 300 Watt. Jika satu sekolah punya 100 komputer, maka anggaran belanja per sekolah hanya Rp 50 juta.

Johar mengaku sebuah bangunan pusat data milik perusahaannya memiliki 10 unit UPS dengan kapasitas masing-masing 200.000 watt. Di tahun 2009, IDC membeli satu unit UPS tersebut dengan harga US$ 60.000 di kala nilai tukar rupiah terhadap dollar masih Rp 10.000. Itu berarti, satu UPS dibeli dengan harga Rp 600 juta.

Pilihan Redaksi Mengupas Cara Kerja Malware Pencuri Uang Indonesia Masuk 10 Besar Korban Malware Pencuri Uang Mengenal Bogachev, Hacker Paling Diburu FBI Carbanak, Jaringan Hacker Pencuri Rp 12,7 Triliun dari Bank

Jika sebuah pusat data membutuhkan 10 UPS dengan kapasitas 200.000 watt, maka di tahun 2009 itu IDC berinvestasi Rp 6 miliar untuk menopang kinerja server-server dengan UPS.

Dengan harga UPS mencapai Rp 5,8 miliar per sekolah, Johar menilai angka tersebut sangat mubazir. Ia mengibaratkan hal itu seperti sebuah keluarga berisi lima anggota pergi ke Bandung dengan memakai bus besar. "Secara logika kita bisa hemat dengan memakai mobil yang lebih kecil," tegas Johar.

UPS sejatinya berfungsi menopang daya listrik untuk komputer ketika terjadi mati listrik dari PLN. Dengan alat ini, komputer guru/staf dan laboratorium komputer masih bisa beroperasi selama masih ada pasokan listrik di UPS. Biasanya, keberadaan UPS memungkinkan pengguna sesegera mungkin menyimpan dokumen yang sedang mereka kerjakan agar tidak hilang ketika listrik padam.

UPS juga bisa menopang daya sebuah router jaringan agar tetap berjalan mengalirkan koneksi internet ketika mati listrik.

Cekcok Ahok vs DPRD DKI Jakarta

Rencana pengadaan UPS di sekolah Jakarta ini menjadi salah satu yang dipermasalahkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau populer disapa Ahok dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Ahok berkata, Pemprov DKI Jakarta tak pernah mengajukan anggaran Rp 6 miliar untuk UPS di satu sekolah. Ia menuding oknum DPRD mengubah APBD yang telah disepakati tanpa lewat e-budgeting. Oleh sebab itu ia mempertanyakan dari mana "dana siluman" itu berasal.

Baca juga: Rincian Dana Siluman yang Dicoret Ahok dari APBD Jakarta

Ahok banyak mencoret anggaran untuk membeli UPS yang rata-rata nilainya berada di angka Rp 5,8 miliar per sekolah SMK dan SMA.

"Bayangkan, dana UPS di satu sekolah mencapai Rp 6 miliar. Padahal satu genset Rp 150 juga saja sudah keren, sudah genset otomatis yang begitu mati lampu langsung nyala seperti di rumah sakit,” kata Ahok.

Ahok kini berhadapan dengan DPRD DKI Jakarta gara-gara ia mempertahankan draf APBD versi e-budgeting untuk dikirim ke Kementerian Dalam Negeri guna disetujui. Pemprov Jakarta, menurut Ahok, kukuh menggunakan draf APBD 2015 versi e-budgeting yang tidak memasukkan rincian anggaran hingga satuan ketiga seperti yang diinginkan DPRD.

Gara-gara itu, DPRD melayangkan hak angket terhadap Ahok guna menyelidiki soal APBD tersebut. Ahok berkeras memakai draf e-budgeting untuk mencegah masuknya anggaran fiktif yang menurut dia jumlahnya mencapai Rp 12,1 triliun. (adt/eno)