Video Ribut antara Ahok dan DPRD DKI Beredar di YouTube

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta soal draf APBD 2015 berakhir ricuh, Kamis (5/3), di kantor Kementerian Dalam Negeri. Anggota DPRD Jakarta melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Ahok.

Video pertemuan mediasi itu beredar di situs berbagi video YouTube pada sore hari yang diunggah oleh pengguna dengan nama Black Channel.

Pada menit 1:56 di video itu, terlihat Ahok menegaskan bahwa ia meminta anggota DPRD Jakarta untuk memasukkan anggaran APBD 2015 sesuai pembahasan.

"Yang saya minta adalah, Anda jangan meng-input e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap, saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang di-input sesuai hasil pembahasan atau tidak?" tegas Ahok.

Dari situ, terjadi perdebatan soal draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI Jakarta di mana Ahok merasa pemprov tidak pernah mengajukan anggaran sampai Rp 6 miliar untuk membeli UPS di sekolah. Ahok menyebut ada 'dana siluman' dalam draf APBD tahun ini.

"Apakah Anda membahas beli UPS Rp 4,2 miliar?" ucap Ahok kepada para anggota dewan, dengan nada tinggi. (Baca juga: 'Harga UPS Sekolah Rp 5,8 Miliar Tak Masuk Akal')

Ucapan Ahok itu kemudian dipotong oleh salah seorang anggota DPRD Jakarta, "Jangan teriak-teriak, woi," kata salah seorang anggota. Suasana pertemuan mediasi mulai panas. Para anggota DPRD meminta Ahok untuk tidak bicara dengan cara berteriak.

"Anda ini Gubernur atau preman?" kata salah seorang anggota lain. Berikut video lengkapnya:

[Gambas:Youtube]

Setelah pertemuan ditutup, para anggota dewan kemudian meninggalkan lokasi sambil melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Ahok.

Sejauh ini, mediasi Ahok-DPRD hari ini berakhir buntu. Pertemuan dua jam berakhir tanpa kesimpulan jelas. Direktur Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, meminta agar perbedaan pendapat yang terjadi hari ini tak lantas diartikan sebagai deadlock.

Mendagri akan memutuskan soal APBD Jakarta paling lambat pada 13 Maret. Pada akhirnya, kata Reydonnyzar, keputusan politik harus diambil Mendagri, sebab APBD Jakarta perlu dicairkan untuk pembangunan provinsi itu. (adt/eno)