"BSN akan jadi koordinator. Kita siap membentuk BSN. Sedang mendengar masukkan dari pihak lain," ujar Tedjo dalam jumpa pers bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Kamis (28/5).
BSN menurut rencana akan menjadi koordinator membawahi lembaga-lembaga lain yang memiliki unit keamanan siber. Seperti diketahui, lembaga yang telah memiliki unit keamanan siber sendiri adalah Polri, TNI, Kemenkominfo, hingga Kemenkopolhukam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BSN akan menjadi lembaga baru setingkat kementerian dengan tugas utama memastikan terjadinya koordinasi keamanan siber nasional.
Ia mengatakan Keputusan Presiden soal BSN ini akan segera terbit setelah tugas dan kewajiban lembaga baru ini selesai. Sejumlah ahli dan praktisi keamanan siber akan menjadi sumber daya di lembaga baru ini.
Indonesia dinilai belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas untuk keamanan siber.
![]() |
Pada April lalu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri mengungkapkan kerugian akibat program jahat (malware) pencuri uang perbankan oleh warga negara asing mencapai Rp 130 miliar dalam sebulan. Uang dari nasabah Indonesia itu ditransfer ke negara Eropa Timur melalui rekening kurir online Western Union atau Moneygram.
Lembaga yang mengawasi keamanan Internet nasional, Indonesia Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII), mencatat pada tahun 2014 lalu ada 3.288 insiden serangan terhadap situs pemerintah dengan domain .go.id.
Secara total ID-SIRTII mencatat ada 48,4 juta serangan siber yang melanda Indonesia tahun 2014 lalu. Serangan tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan 18 juta serangan.
Serangan dalam bentuk program jahat atau malware masih mendominasi, sekitar 12 juta serangan, pemanfaatan masuk ke celah keamanan dengan 24.168 serangan, record leakage 5,970 kasus, pengelabuan 1.730 kasus, serta domain leakage 215 kasus.
(eno)
