Pembentukan Badan Siber Bukan Prioritas Menkominfo

Jakarta, CNN Indonesia -- Bagi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, kementerian yang dipimpinnya berlum terlalu fokus untuk mendorong segera terbentuknya Badan Siber Nasional (BSN). Baginya, menangkal serangan kejahatan siber menjadi prioritasnya.

"Oktober itu selesai semacam blueprint atau roadmap dari pemerintah yang akan meng-addres isu cyber security," ujar Rudiantara, saat dtemui usai  Indonesia Cyber Security Summit, di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Baca juga: Rancangan Keamanan Siber Nasional Selesai Oktober

Pilihan Redaksi Pemerintah Libatkan Netizen Bentuk Badan Siber Nasional Sepertiga Kasus Penipuan ATM Dunia Ada di Indonesia Diserang Virus Penyandera Dokumen, Haruskah Bayar Tebusan?

Dia juga menyebut rancangan keamanan siber nasional tersebut tak serta merta datang dari Kominfo semata, Rudiantara menyebut ada beragam multistakeholder baik dari swasta dan pemerintah, termasuk PANDI (Persatuan Nama Domain Indonesia).

"Kita akan serap developer lokal. Kemarin di Hackathon ada beberapa yang buat aplikasi untuk menyerap dan mengetahui soal.harga-harga sembako. itu akan diberdayakan terus, lalu kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia akan ditingkatkan," Rudiantara menambahkan.

Menkominfo mengatakan, kejahatan siber itu dibagi dua, defense dan non-defense. Sementara Kementerian Kominfo yang dipimpinnya fokus ke bagian non-defense. Itu terkait masalah di sektor transportasi, kelistrikan, perbankan atau keuangan.

Sementara itu menurut Ketua PANDI Andi Budiman, mengatakan memang perlu semua sektor baik dari militer, akademisi, praktisi untuk memahami mengenai kejahatan siber. Andi bilang, "jangan sampai cuma militer yang jago, lalu serangan masuk dari sektor lain."

"Cyber security di berbagai sektor dibutuhkan untuk menjaga sektornya. Namun memang, Badan Siber Nasional diharapkan jadi koordinator umtuk menjaga sektor yang belum tersentuh oleh bidang tertentu. Itu salah satu bentuk usulan," katanya, menambahkan.

Usulan serupa juga dilontarkan dewan pengawas Masyarakat Telematika (Mastel) Setyanto. P Santosa, gagasan Indonesia Cyber Security Summit sebagai salah satu langkah agar semua pemangku kepentingan di memahami bahaya kejahatan siber nasional.

Setyanto mengatakan, " kita gerakkan untuk multistakeholder setelah acara ini. Karena tidak.mungkin masalah ICT diselesaikan oleh pemerintah saja."

Baca: Badan Siber Nasional Diusulkan Sekompak 'Three Musketeers'

"Kita mengawal sampai terbentuknya roadmap. Susah loh, menjalankannya dalam bentuk multistakholder, karena dulu itu ego sektoral," sebutnya.

Di akhir pembicaraan Rudiantara mengatakan bahwa, BSN tetap akan dibentuk namun bukan sesuatu yang mendesak dan akan tetap dipegang koordinasinya oleh Kementerian Polhukam. (tyo/eno)