Pemerintah Libatkan Netizen Bentuk Badan Siber Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pihaknya siap merangkul partisipasi netizen dalam rangka memperkuat dan membangun Badan Siber Nasional (BSN).

"Kan ada netizen yang punya keinginan untuk memberikan masukan masalah cyber, Kita siap bertemu dengan mereka, ayo saya buka, silahkan berikan masukan," kata Tedjo saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/7).

Pilihan Redaksi Antivirus dan Firewall Bukan Jaminan Bebas Malware Internet Lelet, Salah Operator atau Pemilik Web? Badan Siber Nasional Diusulkan Sekompak 'Three Musketeers' Program Jahat Juga Incar Pelanggan Operator Seluler

Tedjo mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan warga dunia maya yang tak hanya punya ketertarikan dengan dunia cyber, namun punya kemampuan mengolah dunia cyber. Tedjo mengatakan idenya ini pun telah disetujui oleh Presiden Jokowi.

Untuk merampungkan gagasannya tersebut, Tedjo akan segera menyusun pertemuan dengan netizen. Menurut Tedjo keberadaan netizen tak hanya menguntungkan pengamanan situasi politik dan keamanan saja namun juga mampu mendongkrak perkembangan teknologi nasional.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kementerian terus menyiapkan segala hal dalam membentuk Badan Siber Nasional (BSN), kelak badan ini bakal jadi koordinator dalam menjaga keamanan siber nasional.

"BSN akan jadi koordinator. Kita siap membentuk BSN. Sedang mendengar masukkan dari pihak lain," ujar Tedjo dalam jumpa pers bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, beberapa waktu lalu.

BSN menurut rencana akan menjadi koordinator membawahi lembaga-lembaga lain yang memiliki unit keamanan siber. Seperti diketahui, lembaga yang telah memiliki unit keamanan siber sendiri adalah Polri, TNI, Kemenkominfo, hingga Kemenkopolhukam.

Selain itu, BSN akan menjadi lembaga baru setingkat kementerian dengan tugas utama memastikan terjadinya koordinasi keamanan siber nasional.

Pembentukan badan ini dirasa penting karena Indonesia dinilai belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas untuk keamanan siber.

(tyo)