Konten Facebook dan Line Terancam Disensor di Thailand

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah junta militer Thailand akan meminta Facebook dan Line agar mematuhi perintah pengadilan untuk menghapus konten yang dinilai berbahaya untuk keamanan nasional.

Di lansir dari Reuters, anggota dewan Mayor Jenderal Pisit Paoin mengatakan bahwa pemerintah junta militer sudah menunjuk NRSA (National Research Service Award) untuk bertemu dengan para eksekutif dari kedua perusahaan itu dalam tiga bulan ke depan.

Nantinya, Facebook dan Line diminta memberi respons secara cepat jika pengadilan meminta penghapusan konten.

Pilihan Redaksi Gaya Sambalado Regulator untuk Netflix di Indonesia Bill Gates Masih Orang Terkaya, Zuckerberg Nomor Enam Lomba dengan Foto Editan, Fotografer Singapura Diolok-olok Selain Balon, Google Sebar Internet 5G dengan Drone

Pisit juga mengatakan bahwa pemerintah Thailand membuat permintaan serupa pada 22 Januari 2016 untuk Google tekait dengan konten video yang ada pada YouTube.

Thailand sendiri telah menghadapi banyak kritik soal hak asasi dari lembaga dan negara lain sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada Mei 2014.

Pemerintah telah berkali-kali berupaya menghentikan publikasi terkait politik negara di media sosial, namun sejumlah pihak menilai intervensi pemerintah ini tidak efektif.

Thailand juga mengambil langkah memblokir ribuan situs yang kontennya mengandung ejekan terhadap pemerintah. Aparat hukum di negara itu juga semakin serius menindak kritikan sebagaimana perintah dari pemerintah otoriter. (adt)