Bantu Berantas Pencurian Ikan, Jokowi Apresiasi Google

Susetyo Dwi Prihadi, CNN Indonesia | Kamis, 18/02/2016 14:53 WIB
Bantu Berantas Pencurian Ikan, Jokowi Apresiasi Google Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Google Sundar Pichai di Googleplex, Silicon Valley, San Fransisco. (Dok.Google Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam kunjungannya ke Googlplex, komplek Google pusat, Presiden Joko Widodo disambut oleh CEO Google Sundar Pichai yang mengenakan baju batik. Di sela-sela berkeliling ke markas raksasa teknologi ini, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Google.

Dia mengapresiasi dan berterima kasih pada Google yang ikut mengatasi "illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing" (penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mematuhi aturan) di laut Indonesia.

"Terima kasih pada Google untuk mengatasi 'IUU fishing'," katanya, seperti dikutip dari Antara.


Ke depan, Indonesia mendorong Google untuk mendorong dilakukannya pelatihan dan edukasi TI yang baru di Indonesia untuk mendukung upaya memberdayakan ekonomi digital khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bahkan Presiden Jokowi membawa isu "IUU fishing" dalam salah satu sesi yakni isu maritim KTT AS-ASEAN di Sunnylands, California, 15-16 Februari 2016.

Presiden Jokowi menyatakan dalam konteks ASEAN-AS, pemerintah mendorong implementasi rencana aksi di bidang maritim, seperti perbaikan regulasi, perbaikan sistem penangkapan ikan yang efektif, dan pengawasan pergerakan kapal.

Presiden menilai penting hal ini mengingat Indonesia telah bertahun-tahun megalami kerugian akibat "IUU fishing".

"Kerugian bisa mencapai Rp 101 triliun per tahun", kata Jokowi. Sehingga, penegakan hukum harus dilakukan guna memerangi "IUU fishing".

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa waktu lalu mengumumkan kerja sama dengan Global Fishing Watch (GFW). Ini merupakan bentuk kemitraan antara Sky Truth, Oceana, dan Google.

Kerjasama  ini memungkinkan Indonesia membuka data perikanan swasta kepada pihak yang berkepentingan sesuai aturan. Pada akhirnya publik diharapkan mengakses sendiri data  terbuka ini pada 2016.

Sampai saat ini, Indonesia  merupakan negara pertama yang bekerja sama dengan GFW untuk menganalisa data nasional dan praktek perikanan. Dengan tools dari GSW ini memungkinkan KKP melihat kapal-kapal yang tak berizin memasuki perairan Indonesia yang bertujuan untuk mencuri ikan.