logo CNN Indonesia

Menkominfo Sebut Koperasi Jadi Solusi Gaduh Uber dan GrabCar

, CNN Indonesia
Menkominfo Sebut Koperasi Jadi Solusi Gaduh Uber dan GrabCar Para calon pengemudi mengantre mendaftarkan diri menjadi mitra Uber di New York, Amerika Serikat. (REUTERS/Shannon Stapleton_
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan persoalan perizinan layanan angkutan mobil berbasis aplikasi akan diselesaikan dalam waktu dekat. Agar tidak bermasalah, perizinan koperasi dipilih sebagai solusi gaduh GrabCar dan Uber.

"Status angkutan mobil berbasis aplikasi akan diselesaikan secepatnya. Wadahnya koperasi," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (15/3).

Rudiantara mengatakan dalam waktu dekat akan meminta staf khusus Menkominfo mengurus persoalan perizinan tersebut ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar segera dikeluarkan izin koperasi kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Selain menyambangi Kementerian Koperasi dan UKM, Rudiantara juga mengaku akan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengurus gaduh layanan angkutan mobil berbasis aplikasi.


Mengenai permintaan untuk memblokir layanan transportasi aplikasi online, Rudiantara mengatakan hal itu tidak dimungkinkan. Menurutnya, layanan berbasis aplikasi online merupakan sebuah keniscayaan.

"Bagaimanapun akan terus ada, tidak bisa disetop dan mesti dimanfaatkan untuk proses yang lebih efisien," tegas Rudiantara.

Dalam pertemuan singkat dengan Presiden Joko Widodo hari ini, Rudiantara mengatakan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam tatanan yang ada.

Tatanan tersebut, ujarnya, ditujukan kepada aplikasi online tetap jalan namun persoalan teknis yang berkaitan dengan perizinan mesti diselesaikan.

"Agar semua bisa rapi dan semua pihak terakomodir," pungkasnya.

Pihak tersebut, katanya, adalah kepentingan sopir taksi konvensional dan juga kebutuhan masyarakat untuk memberdayakan mobil pribadi mereka untuk meningkatkan pemasukan sehari-hari.


Rudiantara menjelaskan pada dasarnya layanan GrabCar dan Uber tidak jauh berbeda dengan jasa angkutan mobil pribadi yang sering mangkal di pinggiran tol untuk mengangkut penumpang ke jurusan tertentu.

"Misalnya, ada pegawai pulang kerja manfaatkan mobilnya untuk jadi angkutan. Telepon teman-teman, kumpul dan patungan bayar. Cuma bedanya, ini dalam bentuk online," tuturnya.

Sementara itu, dari pihak perhubungan, ujar Rudiantara, mengatakan juga sepakat untuk melakukan penyesuaian di tingkat aturan menteri sehingga bisa lebih menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di masyarakat.

Kesepakatan tersebut, ujarnya, disampaikan ke Presiden Jokowi dan dalam waktu dekat akan selesai.

"Supaya masyarakat masih bisa menikmati layanan yang terjangkau dan nyaman," ujar Rudiantara.


Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan bahwa dirinya tak masalah dengan peredaran moda transportasi berbasis layanan online di DKI Jakarta, asal mereka membayar pajak.

Menurut Basuki, kondisi saat ini tidak berpihak pada perusahaan taksi atau angkutan umum lain karena kendaraan yang digunakan layanan online seperti GrabCar dan Uber tidak membayar pajak.

"Tak perlu mereka menjadi pelat kuning asal tempel stiker dan bayar pajak. Itu baru adil," kata Basuki saat ditemui di Pullman Hotel, Selasa (15/3).

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Taksi Online Kembali Digugat
0 Komentar
Terpopuler
CNN Video