LCGC Sigra-Calya, Mobil 'Murah' yang Terlalu Mahal

Hafizd Mukti, CNN Indonesia | Selasa, 02/08/2016 19:01 WIB
LCGC Sigra-Calya, Mobil 'Murah' yang Terlalu Mahal Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto (tengah), Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Hiroyuki Fukui (kanan) dan Presdir PT Astra Daihatsu Motor Sudirman MR (kiri), saat peluncuran mobil Toyota Calya dan Daihatsu Sigra, di Pabrik Daihatsu Karawang, Jawa Barat, Selasa (2/8). (Antara Foto/Audy Alwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Daihatsu dan Toyota melakukan kolaborasi untuk menghadirkan mobil dengan konsep kendaraan bermotor hemat dan harga terjangkau (KBH2) atau lebih populer dengan sebutan low cost green car (LCGC). Daihatsu merilis Sigra sedangkan Toyota memperkenalkan Calya di Daihatsu Assembly Point, Karawang, Jawa Barat, Selasa (2/8).

Harga terendah untuk Sigra dibanderol Rp109 juta dan tertinggi di Rp149 juta, sedangkan saudara tua Toyota meluncurkan Calya dengan harga terendah Rp129 juta dan harga tertinggi di Rp150 juta. Pihak pabrikan enggan menyebut harga kedua mobil ini dianggap terlalu mahal, sebagai pelaku bisnis, pihaknya masih berpegang pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

"Mobil ini adalah entry level bagi mereka yang hendak punya mobil baru pertama. Perhitungan kami adalah mereka yang berpenghasilan Rp8-10 juta per bulan. Ingat ya, penghasilan bukan gaji," kata Direktur Pemasaran Astra Daihatsu Motor Hendrayadi Lastyoso dalam peluncuran mobil Calya dan Sigra di Karawang, Jawa Barat, Selasa (2/8).
Dengan pendapatan seperti yang dikatakan Hendrayadi kelas menengah dianggap belum mencapai tingkat kemampuan memiliki sebuah mobil bahkan dengan konsep 'mobil murah' sekalipun. Jika merujuk data dari Kementerian Keuangan, di Indonesia kelas menengah adalah seseorang yang termasuk dalam kategori dengan rentang penghasilan antara Rp 2,6 juta sampai Rp 6 juta. Boston Consulting Group (BCG) menyatakan bahwa pada 2014 kelas menengah Indonesia berjumlah 74 juta orang.


Mereka seakan tidak ngobrol (soal LCGC), harga Rp95 juta jadi Rp150 juta. Seperti tidak ada sinergitasDirektur Indef Enny Sri Hartati
Bagaimana aturan LGCG menurut aturan dari Kementerian Perindustrian? Dalam Permenperin 33/2013 disebutkan, industri otomotif yang ingin memproduksi mobil LCGC harus memenuhi berbagai ketentuan, di antaranya mengenai ketentuan konsumsi bahan bakar kendaraan.

"Ketentuannya ditetapkan untuk motor bakar cetus api kapasitas isi silinder 980-1200 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara, dan untuk motor bakar nyala kompresi (diesel) kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc dengan konsumsi BBM paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara. Ketentuan jenis BBM, juga harus memenuhi spesifikasi minimal Research Octane Number (RON) 92 untuk motor bakar cetus api dan Cetane Number (CN) 51 untuk diesel."

Rp95 Juta dengan Penyesuaian

Ketentuan teknis yang diatur Kemenperin adalah radius putar (turning radius) dan jarak terendah dari permukaan tanah (ground clearance) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenperin tersebut. Selain itu, juga diatur ketentuan penggunaan tambahan merek, model, dan logo yang mencerminkan Indonesia, serta mengatur besaran harga jual mobil LCGC paling tinggi Rp95 juta berdasarkan lokasi kantor pusat Agen Pemegang Merek.
Mengenai besaran harga, dalam regulasi ini disebutkan, dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan pada kondisi atau indikator ekonomi yang meliputi besaran inflasi, kurs nilai tukar Rupiah dan/atau harga bahan baku. Termasuk juga dalam penggunaan transmisi otomatis dan/atau teknologi pengaman penumpang.

“Untuk penyesuaian harga berdasarkan penggunaan teknologi transmisi otomatis maksimum sebesar 15%, sedangkan untuk penggunaan teknologi pengaman penumpang maksimum sebesar 10%”

Dengan kenaikan itu, setidaknya produsen mobil menaikan 25 persen dari Rp95 juta yang menjadikan harga tertinggi LCGC berada tidak lebih di angka Rp120 juta. Meski kemudian harga Rp120 juta masih dianggap kemahalan bagi sebagian besar orang yang mencoba beralih dari kendaraan roda dua ke roda empat. Namun dalam beleid itu tidak ada ketentuan kenaikan harga maksimal jika ada tambahan fitur-fitur lain.

Bagaimana dengan merek lain? beberapa merek dan jenis mobil bahkan lebih mahal dari mobil non-LCGC. Toyota Agya TRD S transmisi otomatis dibanderol Rp136,66 juta, hampir hampir setara harga jual produk non-LCGC, Kia All New Picanto, seharga Rp143,5 juta untuk transmisi manual. Sejak pertama kali diluncurkan, Agya dihargai Rp120 juta yang artinya telah naik 13 persen hingga saat ini.
Mobil LCGC Honda Brio Satya bahkan lebih mahal dengan harga termurah Rp129,6 juta transmisi manual dan Brio Satya E CVT di angka Rp149,6 juta. Harga jual Brio lebih mahal di bandingkan dengan produk non-LCGC produksi Suzuki APV Airbag Blind Van 1.5 seharga Rp141 juta, dan tidak jauh dengan harga Daihatsu Xenia Rp155,65 juta.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada CNNIndonesia.com mengakui mahalnya harga mobil yang disebut murah bisa jadi mengecoh konsumen. Pasalnya LCGC muncul bukan dari sinergitas di antara pemangku kebijakan, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan.
(CNN Indonesia/Tri Wahyuni)

"Mereka seakan tidak ngobrol (soal LCGC), harga Rp95 juta jadi Rp150 juta. Seperti tidak ada sinergitas. Pelaku bisnis mungkin mengikuti aturan dengan mengeluarkan harga pabrik sesuai aturan, lalu kan ada biaya macam-macam yang menjadikan harga mobil murah yang tidak murah," kata Enny.

Enny mengatakan seharusnya, pabrikan hingga pemangku kebijakan memberi kemudahan bagi konsumen termasuk soal harga, selama pemerintah belum menemukan solusi tepat dalam menjamin mobilitas publik melalui alat angkut massal.
"Saya tidak setuju dengan LCGC, ini yang seharusnya murah malah mahal dan jadinya hanya sampulnya doang yang murah," kata Enny.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto enggan menjelaskan solusi infrastruktur yang terjadi dari semakin besarnya jumlah kendaraan. Menurutnya, pemerintah tengah menggenjot pendapatan dari pajak, termasuk industri otomotif dan tidak serta merta sekaligus membangun infrasturktur yang memadai.

"Itu (infrastruktur) soal APBN, terkait dengan pendapatan, pajak. Kan mau ada tax amnesti, ini berimbas juga di industri otomotif," kata Airlangga. (pit/pit)