Jakarta, CNN Indonesia -- Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016 resmi dibuka di International Convention Exhibition, BSD Tangerang, 11 Agustus 2016. Dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, kehadiran GIIAS yang di gagas oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ini dihadapkan pada tantangan isu lingkungan juga kemacetan yang cenderung berada di kota-kota besar, khususnya Jabodetabek.
Wapres JK angkat bicara, terkait dengan isu lingkungan, terlebih soal standarisasi emisi Euro 4 yang diharapkan bisa segera diterapkan oleh produsen otomotif di Indonesia.
Jusuf Kalla dalam sambutan di pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 mengatakan teknologi berkembang sangat cepat, tanpa menguasai teknologi, Indonesia takkan bisa bersaing. Untuk soal standar emisi misalnya, mobil dengan emisi yang rendah takkan diterima di negeri lain.
"Saya baru meminta Menperin (Airlanga Hartarto) untuk segera mengkaji bagaimana mobil yang sekarang dimanapun ini selalu menjadi salah satu pertimbangannya yaitu environment. Sehingga bagaimana Euro4 dikaji dan segera kita terapkan di Indonesia," ujar JK di gelaran GIIAS 2016, di Tangerang (11/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Gaikindo saat ini Indonesia masih menggunakan Euro2, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 141/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru sejak 2007. Tapi masih banyak kendaraan pribadi atau umum yang masih menggunakan standar emisi Euro1.
Pada 1 Agustus 2013 Pemerintah RI mulai menerapkan Euro 3 pada kendaraan bermotor roda dua. Sepeda motor harus menggunakan BBM standar Euro3 dengan oktan 91 dan tanpa timbal. "Tapi pelaksanaan kebijakan juga belum efektif," tulis GAIKINDO di situsnya.
Indonesia pun boleh dibilang masih terbelakang dalam menerapkan standar emisi yang lebih ketat. Di negara tetangga seperti Malaysia sudah Euro4.
JK pun menyingung soal kemacetan dan meminta industri otomotif ambil bagian untuk mengurai permasalahan ini.
Menurut JK, adalah tugas pemerintah untuk segera membangun infrastruktur meski tidak menjadi solusi total bagi masalah kemacetan. Pemerintah harus mengurangi kendaran yang ada di jalan karena itu membutuhkan transportasi publik yang memadai.
"Tapi yang penting bagaimana pemerataan yang baik untuk masyarakat, kepada pengusahanya, kepada industrinya dan bagimana membawa kemajuan baik teknologi, logistik, dan perdagangan dan pendapatan pemerintah dari segi pajak," jelasnya.
Industri otomotif yang juga merupakan industri multiplier dari hulu dan hilir memerlukan pasokan logistik yang baik. Oleh karenanya, pemerintah segera membangun pelabuhan baru yang berada di wilayah Jawa Barat agar memudahkan penyaluran logistik
(tyo)